Kemenkeu: Posisi Utang Pemerintah Per Juni 2023 Mencapai Rp7.805 Triliun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laporan terbaru Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, posisi utang pemerintah senilai Rp7.805,19 triliun hingga akhir Juni 2023. Angka tersebut setara dengan 37,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jika dirinci, total utang pemerintah hingga Juni 2023 mayoritas didominasi oleh surat berharga negara (SBN) sebesar Rp6.950 triliun atau sekitar 89,04 persen dari total utang.

Kemudian sisanya yakni Rp855,09 triliun atau 10,96 persen merupakan berjenis pinjaman. Meski demikian, Kemenkeu memastikan rasio utang Pemerintah dalam kondisi aman.

"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTa Edisi Juli 2023, dikutip Kamis (27/7/2023).

Sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang Pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,49 persen.

Kemenkeu mengungkapkan, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Berdasarkan data per akhir Juni 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata- rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Mahfud MD Koordinir Pembayaran Utang Pemerintah ke Swasta

Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGS (SDG Bond dan Blue Bond).

Baca juga: Terus Naik, Utang Pemerintah Tertinggi Sejak Indonesia Merdeka: Begini Respon Pejabat Kemenkeu

Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.