Utang Luar Negeri Indonesia di Kuartal III 2023 Mencapai Rp 6.100 Triliun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2023 turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 393,7 miliar dolar AS atau sekira Rp 6.100 triliun (kurs Rp 15.000).

"Turun dibandingkan dengan posisi ULN pada akhir triwulan II 2023 yang mencapai 396,5 miliar dolar AS," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Utang Israel Makin Bengkak Jadi 8 Miliar Dolar AS Akibat Perang Lawan Hamas

Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2 persen (yoy).

ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan triwulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 188,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 192,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3 persen (yoy).

"Penurunan posisi ULN pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat," terang Erwin.

Selain itu, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,9 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,3 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," tambah Erwin.

ULN swasta tetap terkendali dan masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 196,0 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 194,6 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,8 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan II 2023 sebesar 5,3 persen (yoy).

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen (yoy) dan 3,9 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,4 persen dari total ULN swasta.