Anies Baswedan Ingin Bebaskan Pajak Aktivitas Sosial

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bakal membebaskan pajak untuk aktivitas sosial.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Dialog APINDO Capres 2024 di Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Awalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai urusan pajak harus ada unsur fairness atau keadilan.

Baca juga: IKN Nusantara Berlakukan Pajak Khusus, ASN dan Karyawan Swasta Terima Gaji Utuh hingga 2035

"Prinsip yang kami pegang, kami berharap pajak itu menjadi mekanisme untuk membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar," kata Anies.

Ia mengatakan, pihaknya ingin pendekatan pajak dibuat kolaboratif. Jadi, para pemangku kepentingan akan diajak berbicara.

Anies mengatakan aktivitas sosial itu akan dikurangi beban pajaknya. Malah, menurut dia, mereka harus dibebaskan dari pajak.

Ia kemudian bercerita ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, telah membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC).

"Bayangin, YPAC ngurusin anak-anak cacat itu harus bayar PBB puluhan juta per tahun. Sekolah pendidikan, rumah para sejarawan Jakarta, seluruh kegiatan itu sudah kita nol-kan. Jadi mereka kena pembabasan (pajak)," ujar Anies.

Di sisi lain, Anies memandang aktivitas produktif harus dikenai pajak secara proporsional, sehingga tidak menjadi disinsentif untuk produktif.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Penerimaan Pajak ke Negara Rp 1.523,7 Triliun Per Oktober 2023

Lalu kegiatan konsumtif, apalagi konsumtif yang sifatnya mewah, baru dikenakan pajak yang lebih tinggi.

"Jadi, prinispnya fairness. Bukan hanya pajak itu untuk meningkatkan pendapatan, tapi pajak itu untuk memberikan insentif disinsentif bagi orang rasional dalam bertindak," ujar Anies.