Jelang Ramadan Harga Beras Makin ke 'Langit': Pemerintah Sebut Wajar, Bansos Disebut Biang Kerok

Ia mengatakan, biasanya masa tanam padi itu dilakukan pada Agustus hingga September. Bila dilakukan pada bulan-bulan itu, sekarang ini seharusnya sudah masuk masa panen.

Namun, karena El Nino, masa tanam baru bisa dilakukan pada awal tahun ini, sehingga Zulhas menyebut panennya baru bisa dimulai pada Maret mendatang.

"Biasanya Agustus, September tanam, sekarang sudah panen. Ini (sekarang) baru tanam (jadinya) bulan depan panen sebagian, bulan April lagi, kemudian Juni," kata Zulkifli.

Menurutnya, jika masyarakat terus mencari beras premium, akan menyebabkan kenaikan harga karena stoknya sedang terbatas.

"Kalau itu (beras premium) terus yang dicari, pasti harganya akan naik terus. Barangnya kan terbatas," ujar Zulhas.

Maka dari itu, pemerintah kini telah mempersiapkan alternatif, yaitu dengan membanji masyarakat dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Bulog.

"Pemerintah menyiapkan alternatif. Tadi banyak dibanjiri beras-beras Bulog. Berasnya enak juga. Bagus," ujar Zulhas.

"Jadi, sebetulnya kalau harga ini (beras premium) mahal, diharapkan masyarakat bisa beli alternatif (yaitu beras SPHP). Wong berasnya bagus juga kok," lanjutnya.

Adapun pemerintah telah meningkatkan gelontoran beras SPHP ke masyarakat. Sebelumnya digelontorkan sebanyak 100 ribu ton per bulan.

Sekarang, beras SPHP digelontorkan hingga 250 ribu ton per bulan sebagai upaya menekan harga beras.

Bansos Jadi Biang Kerok

Co-Captain Timnas AMIN Thomas Lembong atau Tom Lembong, kebijakan bansos menjadi biang kerok langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa hari terakhir ini.

Menurutnya kebijakan bansos yang dikeluarkan pemerintah justru menguras stok beras di Bulog.

"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," kata Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

"Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. Itu angka yang sangat signifikan," imbuhnya.

Tom menambahkan, langkah kebijakan bansos secara besar-besaran menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.