Meroketnya Harga Pangan Bikin Tabungan Masyarakat Makin Kempes, Pemerintah Diminta Tak Diam

Selain itu, masyarakat bakal menggunakan sebagian dana tunjangan hari raya (THR) untuk memenuhi kebutuhan pokok. Alhasil, uang yang ditabung pun tak banyak.

"Implikasinya, konsumsi rumah tangga di kuartal I dan II-2024 dikhawatirkan cenderung tumbuh 4,9 persen year on year (yoy)," imbuh Bhima.

Pemerintah Tak Boleh Diam

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati meminta pemerintah tidak diam melihat kenaikan harga pangan.

Pemerintah harus berupaya lebih keras melakukan stabilisasi harga pangan dan mengerek daya beli masyarakat.

Sebab kenaikan harga-harga bahan pokok telah menambah beban masyarakat di tengah keterbatasan pendapatan.

“Pemerintah harus segera menstabilkan harga beras karena beras adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Pemerintah juga harus bisa tetap menjaga daya beli masyarakat,” ujar Anis.

Apa yang terjadi di lapangan saat ini, kata Anis, tak mencerminkan data-data makro perekonomian yang kerap disebut cukup baik.

Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi di angka 5% tak diikuti dengan tingkat inflasi pangan yang terkendali dan pembukaan lapangan kerja yang luas.

Kurangnya keterbukaan lapangan kerja saat ini secara tak langsung memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Namun daya beli yang tak mengalami peningkatan itu justru dibayangi oleh kenaikan harga pangan yang terbilang tinggi.

“Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat merasakan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Harga beras naik signifikan, sehingga menaikkan pengeluaran rakyat kecil di tengah lapangan kerja yang terbatas,” kata Anis.

Baca juga: Update Harga Pangan per 8 Maret: Daging Ayam hingga Telur Melonjak Jelang Ramadhan

Angka makro ekonomi yang selama ini tampak juga dianggap tak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat akar rumput.

Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini banyak didorong oleh sektor-sektor pertambangan dan industri.

Diketahui sebelumnya, hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Rabu (28/2) menunjukkan bahwa masyarakat mempersepsikan kondisi perekonomian dalam negeri sedang tidak baik-baik saja.

Survei yang dilakukan pada 18-21 Februari 2024 dengan melibatkan 1.227 responden itu menunjukkan persepsi negatif masyarakat terhadap ekonomi Indonesia.

Tercatat 40,6% responden menilai ekonomi nasional dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Sementara 33,9% responden menilai kondisi ekonomi nasional baik dan sangat baik.