Program 3 Juta Rumah Tidak Maksimal Tahun Ini karena Anggaran Terbatas

​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah belum bisa berjalan optimal pada tahun 2025. Program ini menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah setiap tahunnya.

Baca juga: Ini Jawaban Aguan Ketika Ditanya Apakah Tertekan Bantu Ara di Program 3 Juta Rumah

Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah pelaksanaan program tersebut masih terkendala oleh anggaran yang digunakan saat ini.

"APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) yang berlaku sekarang adalah masih APBN yang disahkan di zamannya Pak Jokowi," katanya ketika ditemui di gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa Program 3 Juta Rumah baru akan mendapat alokasi penuh dalam APBN 2026.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026," ujar Fahri.

Untuk saat ini, ia mengungkap bahwa anggaran yang tersedia bagi Kementerian PKP masih terbatas.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mengatakan bahwa pada tahun ini hanya tersedia Rp 850 miliar yang dialokasikan untuk renovasi rumah. Ini hanya cukup untuk renovasi sekitar 35 ribu rumah.

Maka dari itu, ia menilai Program 3 Juta Rumah belum bisa dijalankan secara maksimal tahun ini karena keterbatasan anggaran dan belum tercerminnya arah kebijakan baru di dalam APBN.

Baca juga: Wamen Fahri Hamzah Ungkap Hunian Vertikal di Perkotaan Belum Populer di Kalangan Masyarakat

"Jadi sekali lagi karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi, maka itu belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," ucap Fahri.

Ia mengatakan, pidato anggaran Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus nanti diharapkan bisa menjabarkan seluruh rencana besar pemerintah untuk 2026.

Barulah pada tahun itu program-program Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa dieksekusi secara masif.

Fahri juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut pelaksanaan program ini. Ia menekankan agar daerah bisa segera menyerap anggaran yang dialokasikan nantinya.

Menurutnya, menyerap anggaran bukan hal yang mudah karena membutuhkan sistem yang tertata serta pertanggungjawaban yang jelas.

Baca juga: Wamen Fahri Hamzah Ungkap Hunian Vertikal di Perkotaan Belum Populer di Kalangan Masyarakat

"Makanya, kami mendorong teman-teman pemerintah daerah siapkan penampungnya dan sistemnya supaya kalau uangnya datang langsung bisa diserap," kata Fahri.