Dirjen Risal Wasal: Integrasi Antarmoda Bukan Berakhir di Simpul Transportasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mempercepat upaya integrasi transportasi nasional, mencakup konektivitas antarmoda.

Upaya itu dilakukan sejalan dengan telah berdirinya Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Antarmoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dirjen Integrasi Transportasi Antarmoda ini merupakan perubahan dari Badan pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), untuk mendorong konektivitas antar-moda transportasi massal.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Antarmoda Risal Wasal mengatakan, integrasi antarmoda transportasi bukan hanya terhenti di terminal, pelabuhan, stasiun atau bandara. 

Namun juga mencakup ruang dan kawasan yang memiliki potensi pergerakan tinggi seperti di kawasan ekonomi nasional (KEK), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

Hal itu dia sampaikan di acara Diskusi Harian Kompas, Masa Depan Mobilitas Kota: Integrasi Antarmoda Menuju transportasi Publik yang Ramah dan Terhubung di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

"Ya, kami yang integrasikan itu tidak hanya di simpul, tapi di ruang yang simpul tadi kita jelas. Simpul itu ada terminal, stasiun, pelabuhan, bandara. Terus ada ruang."

"Ruangnya bisa jalan lewat udara jalur kereta api, tapi ada satu ruang, pusat potensi demand, kawasan-kawasan. Itu juga bisa menjadi satu simpul," kata Risal.

Risal menyebut Indonesia memiliki potensi besar dalam mobilitas untuk kemajuan ekonomi. Berdasarkan catatannya, sebanyak 140,9 juta sepeda motor, 20,5 juta mobil, 6,5 juta truk dan bus dan 167 ribu kendaraan khusus. Hal ini menjadi tantangan Direktorat Integrasi Transportasi Antarmoda.

"Ada banyak segitu banyaknya. Itu tersebar di jumlah 17 ribuan pulau lebih. Ada di 164 bandara dan 78 lapangan terbang. Terus ada lagi 110 pelabuhan dan 300 pelabuhan penyebrangan. Dan yang luar biasa ini ada 999 stasiun kereta api dengan 496 terminal. Bagaimana semua itu kami integrasikan," terangnya.

Di sisi lain, Risal melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi Antarmoda juga tengah mendorong penguatan pendapatan masyarakat pasca-munculnya data Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018.

Baca juga: Dirut KAI: Masa Depan Transportasi Mengarah ke Integrasi Teknologi dan Konektivitas Antarmoda

Biaya transportasi bulanan di Bekasi mencapai Rp 1.918.142 atau sekitar 14,02 persen dari total pengeluaran hidup warga.

Tingginya angka ini bukan semata disebabkan oleh tarif angkutan umum, melainkan oleh biaya tambahan seperti ongkos menuju dan dari titik transportasi umum atau yang dikenal dengan istilah first mile dan last mile.

Baca juga: Persiapan Angkutan Nataru di Pelabuhan Belawan, Kemenhub Integrasi Antarmoda dan Kesiapan Lainnya

"Nah, ini kan tantangan buat kita. Tapi jangan dikasih ke dirjen integrasi semua. Ada banyak cara bagaimana menganggap bahwa biaya itu murah. Bukan menurunkan tarif saja. Bagaimana meningkatkan pendapatan yang kita pikirkan," papar dia.

"Pokoknya pada intinya, jalan integrasi harus bisa memberikan rekomendasi. Untuk memastikan bahwa siapapun manusia Indonesia yang bergerak, harus bisa berjalan dengan aman, nyaman, selamat, murah," sambungnya.