7 Desakan Darurat Ekonomi yang Dilayangkan Sejumlah Ekonom ke Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri dari para ekonom berbagai institusi, melayangkan tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintah atau para penyelenggara negara.

Tujuh desakan ini berangkat dari pandangan mereka bahwa saat ini tengah terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat di berbagai lapisan yang bersifat masif dan sistemik.

Menurut mereka, kondisi keterpurukan ekonomi Indonesia tidak datang tiba-tiba meski di tingkat global, ada tekanan guncangan ekonomi dna geopolitik.

Menurut mereka, hancurnya perekonomian Indonesia merupakan akumulasi berbagai proses bernegara yang kurang amanah oleh para penyelenggara negara, sehingga menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial.

Para ekonom berpendapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya cenderung turun dan jauh dari karakter inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan

Para ekonom juga prihatin atas tingginya ketimpangan dalam berbagai dimensi baik antar kelompok pendapatan, antar wilayah, antar latar belakang sosial dan demografi.

Hal itu ditandai dengan mandeknya peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, rentan dan menengah, sementara kelompok atas tumbuh lebih pesat.

Kemudian, menyusutnya ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat kebanyakan, termasuk untuk kalangan muda yang merupakan aset bangsa yang krusial.

Para ekonom yang menyampaikan sikap kritis mereka dalam konferensi pers dengan media hari ini, Selasa, 9 September 2025 adalah Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Yose Rizal Damuri, Jahen F Rizki, Titik Anas, Rimawan Pradiptyo, Gumilang Sahadewo serta Vid Adrison.

Berikutnya, proses pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi. Hal itu menyebabkan misalokasi sumberdaya termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan.

Mereka juga menilai pemerintah kurang empati dan terbuka atas masukan dan kritik, sehingga berbagai kebijakan dan program tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, ketidakhadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penghisapan sumber daya ekonomi.

Baca juga: Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Betul Bagaimana Caranya Memperbaiki Ekonomi

Contohnya seperti maraknya pungutan liar pada usaha masyarakat dan judi online yang merongrong kemampuan masyarakat terutama masyarakat rentan untuk berdaya.

Kemudian, tercederainya kontrak sosial negara dan masyarakat termasuk tidak dipenuhinya kewajiban negara pada warganya.