Pengamat Usul Kemenkeu dan Danantara Bahas Utang Whoosh Bareng DPR: Harus Selesai, Apa Pun Risikonya

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengusulkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Danantara membahas bersama terkait beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Utang Whoosh ini sebelumnya diusulkan agar dibayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, tidak menyetujuinya.

Sebab, kata Purbaya, Whoosh sekarang dikelola oleh Danantara yang mengambil dividen dari BUMN dan biasanya masuk ke kas negara sampai Rp80 triliun.

Menurut Purbaya, dengan demikian, maka seharusnya Danantara bisa membayar utang Whoosh tanpa harus menggunakan uang dari pemerintah atau APBN.

Sementara itu, Danantara menyatakan bahwa mereka masih melakukan evaluasi terhadap utang Whoosh.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, pun mengatakan telah mengantongi sejumlah opsi dalam membereskan pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut.

Namun, dia enggan membeberkan opsi-opsi itu ke publik, sebelum dibahas dan dimatangkan bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain.

Terkait dengan hal ini, Agus lantas mengusulkan agar Kemenkeu dan Danantara duduk bersama DPR membahas solusi untuk melunasi utang Whoosh.

Agus menegaskan, harus ada keputusan pasti mengenai pelunasan utang Whoosh ini, karena dikhawatirkan akan semakin membengkak.

"Duduk bareng DPR (Kemenkeu dan Danantara), selesaikan bagaimana, tetapkan. Harus ada putusan karena semakin besar, sekali lagi tahun depan sudah akan overhaul kereta itu," tutur Agus, dikutip dari YouTube tvOneNews, Kamis (16/10/2025).

"Harus diselesaikan, apa pun risikonya, uangnya siapa, siapa berhak, ya silakan bahas dengan DPR, karena itu mekanisme tata kelola bernegara," tambahnya.

Baca juga: Soal Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Disebut Tak Dengarkan Nasihat Ignasius Jonan

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, pun menanggapi usulan dari Agus tersebut.

Menurut Herman, usulan Agus itu bisa menjadi jalan keluar untuk permasalahan utang Whoosh tersebut.

"Saya kira ini jalan keluar ya, karena bagaimanapun ini sudah menjadi bagian dari bangsa kita dan tentu bagaimana ke depannya untuk mencarikan solusi ya harus duduk bersama," ucapnya.

Herman juga berkeyakinan akan ada solusi ke depannya untuk masalah ini, dia pun menyatakan akan segera membahas utang Whoosh itu bersama Kemenkeu dan Danantara.

"DPR berkeyakinan ada solusi, nanti kita dudukkanlah antara Menteri Keuangan dengan Danantara," kata Herman.

Sebagai informasi, investasi pembangunan kereta cepat Whoosh tersebut diketahui mencapai 7,27 miliar dolar AS atau Rp120,38 triliun.

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama

Pada pertengahan pembangunan, ternyata terjadi juga pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.

Karena itu, pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kemudian menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi, yakni sebesar 3 persen.

Proyek ini memperoleh pinjaman dari CDB senilai 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp6,98 triliun.

Adapun, separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

(Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta)