Polemik Utang Proyek Kereta Cepat, Pengamat: KAI Ambil Alih Whoosh Bukanlah Solusi, KAI Bisa Colaps

Ringkasan Berita:

• Herry Gunawan menilai pengambilalihan aset Whoosh oleh pemerintah ini bukanlah solusi yang tepat.
• Jika nantinya PT KAI mengambil alih Whoosh, justru KAI bisa kolaps.
• Opsi pengambilalihan Whoosh oleh KAI ini juga bisa memunculkan masalah sosial baru yang merugikan masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia, Herry Gunawan ikut menanggapi soal masalah utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh yang kini jadi sorotan publik.

Diketahui dalam penanganan masalah utang proyek Kereta Cepat Whoosh ini, muncul opsi pengambilalihan aset Whoosh oleh pemerintah.

Menanggapi opsi tersebut, Herry menilai pengambilalihan aset Whoosh oleh pemerintah ini bukanlah solusi yang tepat.

Karena faktanya, selain meninggalkan utang yang besar, proyek Whoosh ini terus merugi.

Lantas Herry beranggapan, untuk apa pemerintah mengambil barang yang sudah tidak bisa dipakai.

"Tapi enggak bisa kalau misalkan, udah diambil aja (aset Whoosh) oleh pemerintah, ya pemerintah ngapain ngambil barang yang enggak kepakai gitu."

"Seolah-olah bengkel gitu pemerintah kita. Pemerintah memang tukang-tukang apa namanya, ketok magic itu," kata Herry dalam tayangan Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Kamis (16/10/2025).

Lebih lanjut Herry menyebut, jika nantinya PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang merupakan BUMN ini mengambil alih Whoosh, hasilnya bukan masalah utang proyek Kereta Cepat yang terselesaikan, tapi justru KAI bisa kolaps.

Pasalnya saat ini PT KAI memiliki saham di proyek Kereta Cepat Whoosh sekitar 58 persen.
 
Dengan kondisi Whoosh sekarang, Herry menilai pelan-pelan saham Whoosh yang dimiliki pihak lain ini akan terdilusi dan jumlah saham KAI akan semakin banyak

Terdilusi berarti persentase kepemilikan berkurang karena adanya penambahan jumlah saham di perusahaan, meskipun jumlah lembar saham yang dimiliki investor tidak berubah.

Baca juga: Pengamat Semangati Danantara Bayar Utang Whoosh, Minta Tak Bergantung ke Pemerintah: Pikirkan Solusi

Jika saham KAI di Whoosh semakin banyak, lalu KAI dibiarkan menanggung beban Whoosh sendiri yang terus merugi, ditambah dengan kondisi utang yang dimiliki Whoosh, maka KAI tidak bisa melakukan investasi.

"KAI kolaps (jika ambil alih Whoosh). Kalau KAI disuruh tanggung, sekarang KAI ini awalnya punya saham itu 51 persen. Sekarang ini kan karena KAI sudah tambah modal itu sekarang kan sahamnya 58 persen. Ini pelan-pelan yang lain tuh terdilusi kan. Jadi KAI itu akan semakin banyak."

"Ketika KAI dibiarkan sendiri kemudian dia harus menanggung beban Kereta Cepat Whoosh, yang ketika beroperasi aja sudah merah (rugi),  kemudian ditambah dengan utangnya, KAI itu yang kemudian itu nanti KAI itu enggak bisa lagi investasi," terang Herry.

Selanjutnya jika KAI tidak lagi memiliki kemampuan untuk investasi, maka hal itu akan langsung berdampak kepada masyarakat.

Terutama pengguna transportasi kereta api, termasuk juga pengguna moda transportasi Commuter Line (KRL).

Herry menilai hal itu justru bisa menimbulkan masalah sosial yang baru.

"Nah, ketika KAI lagi tidak punya kemampuan investasi, yang langsung kena dampaknya adalah masyarakat pengguna kereta, termasuk Commuter Line."

"Nah, ini ini bisa berpotensi menjadi masalah sosial nih. Bayangin kita orang selama ini udah enak-enak naik gitu ya KRL, tiba-tiba gerbongnya karatan apa segala macam, atau naik tarifnya," ungkap Herry.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sampaikan soal Ogah Bayar Utang Whoosh Pakai APBN saat Rapat Dewas Danantara

DPR Desak Pemerintah Cari Skema Alternatif

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini menanggapi masalah utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).

Terlebih setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya enggan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Kereta Cepat Whoosh tersebut.

Menurut Anggia, utang proyek KCIC atau Whoosh ini sejak awal memang tidak dibiayai oleh pemerintah, tapi menggunakan pembentukan konsorsium antara BUMN dan mitra asing.

Lalu kini proyek KCIC ini justru menyebabkan utang yang sangat besar dan memberatkan BUMN serta korporasi.

“Kondisinya memang sangat berat bagi BUMN dan korporasi. Dari awal pembentukannya saja sudah tidak di-handle langsung oleh negara, dan sekarang utangnya sudah besar sekali."

Baca juga: Mahfud MD Setuju Purbaya soal Ogah Bayar Utang Whoosh: Proyek Beratkan Pembangunan Lain

"Kita belum tahu sampai kapan bisa terbayarkan,” kata Anggia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/10/2025), dilansir laman resmi DPR RI.

Anggia menilai masalah yang dihadapi KCIC ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Pasalnya jika tidak ditangani dengan baik, beban utang akan terus bertambah dan menghambat kinerja BUMN.

Bahkan utang proyek KCIC ini juga bisa menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara.

Anggia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga penting dilakukan untuk menangani masalah utang KCIC.

Agar nantinya langkah  langkah penyelamatan proyek KCIC tidak menimbulkan risiko fiskal baru bagi negara.

Baca juga: Soal Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Disebut Tak Dengarkan Nasihat Ignasius Jonan

“Menteri (Kepala BP) BUMN sudah menyampaikan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan tetap tidak ingin membiayai proyek ini melalui APBN, maka perlu dicari skema alternatif. Kita diskusikan dulu supaya jelas dan tidak merugikan negara,” terang Anggia.

Lebih lanjut Anggia menegaskan bahwa solusi pembiayaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberlanjutan usaha BUMN.

Pemerintah diharapkan dapat menemukan pola kerja sama yang sehat antara konsorsium, investor, dan negara tanpa membebani satu pihak secara berlebihan.

“Kita ingin negara tidak dirugikan, BUMN tetap berkembang dengan baik, dan cita-cita untuk memiliki korporasi besar yang bisa menghasilkan dividen besar bagi negara juga tetap bisa terwujud,” tambahnya.

Baca juga: Pakar: Rakyat Tak Mungkin Sudi Bayar Utang Proyek Whoosh Pakai APBN, Siapa Tanggung Jawab?

Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada APBN.

Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga menilai bahwa Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari dividen.

Untuk itu sepatutnya masalah utang KCIC ini bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government," tegas dia.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Wahyu Gilang Putranto)

Baca berita lainnya terkait Proyek Kereta Cepat.