Sikapi Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi, Bapanas Tindak Pengusaha Nakal

Ringkasan Berita:

• Aksi mogok jualan para pedagang daging dipicu keluhan pedagang terhadap tingginya harga daging sapi di tingkat hulu.
• Jika ada pengusaha yang memainkan harga daging sapi, Bapanas akan langsung mencabut izin usahanya. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi mogok jualan yang dilakukan sejumlah pedagang daging sapi di seluruh pasar Jabodetabek pada 22-24 Januari 2026 memancing tanggapan Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Amran Sulaiman.

Amran mengatakan, pihaknya sudah berbicara langsung dengan perwakilan pedagang daging sapi.

"Kami sudah bahas tadi dan bahkan tadi malam langsung kami tindak lanjuti aksi mogok. Tadi katanya, menurut laporan, itu harga dari feedlotter atau penggemukan itu di atas harga yang telah ditetapkan dijual ke pedagang," kata Amran di Konferensi Pers usai Rapat Koordinasi Pengamanan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) menyatakan, aksi mogok jualan para pedagang daging dipicu keluhan pedagang terhadap tingginya harga daging sapi di tingkat hulu.

Lonjakan harga yang terjadi tidak sejalan dengan harga acuan penjualan yang telah ditetapkan pemerintah.

Amran bilang jika ada pengusaha yang memainkan harga daging sapi, pihaknya akan langsung mencabut izin usahanya. "Hampir pasti izinnya aku cabut kalau dia coba-coba main-main. Aku yang cabut," kata Andi Amran Sulaiman.

Baca juga: Harga Daging Sapi Meroket, Pedagang Ancam Mogok Jualan 22-24 Januari

Kewenangan impor sapi bakalan berada langsung di bawah otoritasnya. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan pedagang maupun masyarakat luas.

"Impornya sapi bakalan itu dari saya. Aku pastikan cabut dan tidak akan saya berikan. Itu tegas. Kami melayani mereka para pengusaha sapi bakalan 700.000 ekor," terangnya.

Amran juga mempertanyakan alasan di balik tingginya harga sapi bakalan, mengingat pemerintah tidak membebani pengusaha dengan pungutan dalam proses perizinan impor.

Ia menilai tidak ada justifikasi bagi pihak tertentu untuk menyulitkan banyak orang demi kepentingan bisnis semata.

Baca juga: Asosiasi Pengusaha Daging Keberatan Kuota Impor Dipangkas, Pemerintah Tinjau Ulang

"Kalau coba-coba, aku sudah berbuat baik dan aku tanya tadi apa ada pungutan di Kementerian Pertanian sampai Anda impor bakalan? Dijawab tidak ada, pak. Apa masalahnya yang membuat susah orang banyak?" tanyanya.

Dia memastikan pemerintah langsung melakukan pengecekan di lapangan mulai hari ini. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan dijatuhkan tanpa kompromi.

"Kalau kutemukan, dan kami langsung suruh cek mulai hari ini, kalau aku temukan pasti 99 persen aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi berbisnis di bidang itu. Itu tegas tadi saya sampaikan kepada mereka," ujarnya.