Zero ODOL Diterapkan di 2027, Kemenperin Sebut Industri Butuh Diberikan Insentif

Ringkasan Berita:

• Kemenperin menilai Zero ODOL 2027 menambah biaya industri.
• Insentif dan stimulus logistik dinilai penting agar berdampak positif.
• Zero ODOL berpotensi mendorong industri otomotif dan serapan tenaga kerja.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) memberikan respons terkait keluhan para pelaku industri mengenai rencana penerapan kebijakan Zero kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2027 mendatang oleh pemerintah.

Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika mengakui kalau penerapan kebijakan zero ODOL tersebut memang akan memberikan beban biaya (cost) tambahan bagi sektor industri penggunanya.

Atas hal itu, Putu menyinggung pentingnya pemberian insentif dan stimulus dari pemerintah untuk meringankan beban tersebut.

Baca juga: 60 Persen Pengemudi Truk ODOL Pernah Alami Kecelakaan, Penghasilan Rendah Jadi Sorotan

"Jadi kalau dari industri penggunanya, ini kan ada cost. Sebenarnya kalau ada insentif, kemudahan pembiayaan, dan apalagi ada stimulus yang diberikan pemerintah, ini secara ekonomi secara keseluruhan akan sangat luar biasa," ujar Putu kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Putu, jika pemerintah memberikan stimulus yang tepat, kebijakan Zero ODOL tidak hanya sekadar penertiban angkutan, melainkan akan menciptakan efek positif bagi perekonomian nasional.

Salah satu faktor positif yang kemungkinan muncul kata dia, akan terciptanya lonjakan produksi di sektor otomotif dalam hal itu permintaan unit armada truk baru.

Hal tersebut kata dia, akan turut berpengaruh pada serapan tenaga kerja di sektor otomotif, karena akan membutuhkan banyak karyawan.

"Industri otomotifnya akan laku, tenaga kerja untuk armadanya akan tambah banyak. Ini yang sebenarnya nanti perlu dicari (solusinya)," lanjutnya.

Ketika disinggung terkait progres pengajuan insentif tersebut, Putu menjelaskan, pemerintah sedang membahas mengenai logistik nasional saat ini sedang gencar dilakukan oleh Kemenperin.

Pihaknya melihat salah satu celah yang perlu didukung adalah transportasi angkutan barang untuk produk-produk yang jangkauan pasarnya belum luas di daerah-daerah.

"Kalau (insentif untuk) logistik sudah banyak dibahas, logistik nasional. Nah nanti mungkin salah satunya di transportasi angkutan barang untuk produk-produk yang dibutuhkan oleh dari daerah-daerah sekitarnya,"Putu.

Sebagai informasi, Pemerintah menargetkan jalanan di Indonesia bebas dari truk Over Dimension Over Load (ODOL) pada 1 Januari 2027.

Truk ODOL merupakan kendaraan angkutan barang yang dimensinya (ukuran) dan/atau muatannya melebihi batas yang diizinkan oleh peraturan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kebijakan Zero ODOL tidak bisa lagi ditunda-tunda.