Alasan Moody's Pangkas Outlook Utang RI Jadi Negatif, Soroti Program MBG

Ringkasan Berita:

• Moody's Investors Service, mengubah prospek atau outlook utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya di level stabil.
• Fokus Pemerintah Indonesia lebih besar pada penggunaan belanja publik memicu risiko fiskal, terutama mengingat basis penerimaan Indonesia yang lemah. 
• Program Makan Bergizi Gratis dan Perumahan Terjangkau yang didanai dari pemangkasan dan realokasi belanja lintas kementerian memicu risiko fiskal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga pemeringkat kredit global Moody's Investors Service mengubah prospek atau outlook utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya di level stabil.

Mengutip keterangan Moody's Rating yang diunggah pada 5 Februari 2026, lembaga pemeringkat kredit global itu menyebut perubahan outlook tersebut didorong oleh menurunnya tingkat prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mencerminkan pelemahan tata kelola. 

Jika berlanjut, tren ini dapat menggerus kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah terbangun lama, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan.

Moody's menyebut, penegasan peringkat ini mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kekuatan struktural, seperti kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang menopang pertumbuhan jangka menengah. 

Meskipun terdapat risiko yang muncul, penegasan peringkat ini juga ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi. 

Terjaganya kredibilitas kebijakan dan stabilitas makroekonomi tetap menjadi asumsi dasar utama yang mendasari peringkat Baa2 atau satu tingkat di atas batas investment grade. 

Alasan Perubahan Outlook Jadi Negatif

Menurut laporan Moody's, Pemerintah Indonesia berambisi memacu pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi dan meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal. 

Baca juga: Moodys Turunkan Outlook RI, Pengamat: Risiko Meningkat dari Sisi Tata Kelola

Namun selama setahun terakhir, menurunnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor, sebagaimana tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar. 

Perkembangan ini terjadi seiring dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi.

Jika berlanjut, melemahnya kohesi dan kredibilitas kebijakan dapat menunjukkan kekuatan kelembagaan yang lebih rendah dari penilaian saat ini, serta melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui menurunnya daya tarik investasi dan meningkatnya biaya pinjaman.

Soroti Program MBG dan Danantara

Laporan Moody's menyebut bahwa fokus Pemerintah Indonesia lebih besar pada penggunaan belanja publik untuk mendorong pertumbuhan menimbulkan risiko fiskal, terutama mengingat basis penerimaan Indonesia yang lemah. 

Meskipun upaya untuk meningkatkan efisiensi perpajakan dan kepabeanan terus dilakukan, rekam jejak Indonesia dalam memperluas basis penerimaan meningkatkan risiko defisit fiskal yang lebih lebar dan mencerminkan kelemahan yang muncul dalam perencanaan serta komunikasi kebijakan, dengan implikasi terhadap kredibilitas kebijakan. 

Baca juga: BI: Rating Moodys Tak Cerminkan Pelemahan Fundamental Ekonomi RI

Tekanan ini diperparah oleh penekanan otoritas pada perluasan program sosial, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan Perumahan Terjangkau. Hingga saat ini, program-program tersebut didanai melalui pemangkasan dan realokasi belanja lintas kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur. 

Perluasan lebih lanjut berpotensi membebani kemampuan pemerintah untuk mengarahkan ulang anggaran yang relatif kecil dibandingkan ukuran perekonomian.

Pembentukan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) baru Danantara, juga menimbulkan ketidakpastian terkait pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasinya. 

Dengan kewenangan atas aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melebihi USD 900 miliar (sekitar 60 persen dari PDB nominal 2025), serta agenda ambisius yang mencakup rasionalisasi BUMN, peningkatan imbal hasil BUMN, dan investasi di sektor prioritas, kurangnya koordinasi dan koherensi kebijakan terkait mandat Danantara meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan potensi kewajiban kontinjensi bagi pemerintah. 

Baca juga: Moodys Turunkan Peringkat RI, Airlangga: Rating Indonesia Tetap Investment Grade

Sebagai contoh, kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN dapat menekan kesehatan keuangan BUMN, mengingat dividen merupakan sumber pendanaan utama. Bank-bank BUMN telah meningkatkan pembayaran dividen pada 2025. 

Meski Danantara masih berada pada tahap awal pengembangan dan pemerintah telah membentuk kerangka hukum dan kelembagaan melalui berbagai instrumen legislasi, sejumlah pertanyaan terkait prioritas investasi, manajemen risiko, dan hubungan regulasi masih tersisa—meskipun terdapat tanda-tanda awal perbaikan efisiensi. 

"Kendati demikian, asumsi dasar kami adalah bahwa pengembangan kelembagaan lebih lanjut akan memberikan kejelasan yang lebih besar mengenai tata kelola dan operasional Danantara," tulis laporan Moody's.

Faktor yang menyebabkan penurunan peringkat utang sebuah negara:

1. Pergeseran berkelanjutan menuju kebijakan fiskal yang lebih ekspansif tanpa disertai reformasi penerimaan, yang mencerminkan melemahnya kohesi dan koordinasi kebijakan.

2. Pelemahan signifikan pada posisi eksternal, misalnya akibat depresiasi nilai tukar yang berkepanjangan atau arus keluar modal, dengan dampak terhadap keterjangkauan pembayaran utang serta, dalam jangka waktu tertentu, kecukupan cadangan devisa.

3. Pelemahan material pada kesehatan keuangan BUMN serta rendahnya imbal hasil investasi BUMN yang berkaitan dengan tata kelola Danantara yang belum cukup kuat.