Moodys Pangkas Outlook RI ke Negatif, Simak Alasan dan Dampaknya ke Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Laporan Moody's tersebut dipicu oleh prediktabilitas kebijakan dan sinyal pelemahan tata kelola pemerintah
• Ada sejumlah dampak penurunan peringkat Moody's ini, terutama yang akan muncul melalui pembiayaan pendanaan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif, meski tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2 atau satu tingkat di atas batas investment grade. 

Moody’s Investors Service adalah lembaga pemeringkat kredit internasional yang menilai kelayakan kredit perusahaan, pemerintah, dan instrumen keuangan. 

Dalam pernyataan resminya pada 5 Februari 2026, Moody’s menyebut perubahan outlook ini didorong oleh menurunnya prediktabilitas kebijakan, yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan. Jika tren ini berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menjadi penopang stabilitas makroekonomi, fiskal, dan sistem keuangan dinilai dapat tergerus.

Baca juga: Outlook Moody’s Negatif, Menkeu Purbaya: Ekonomi RI Sudah Berbalik Arah

Dampak Penurunan Outlook

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, laporan Moody's tersebut dipicu oleh prediktabilitas kebijakan dan sinyal pelemahan tata kelola pemerintah.

"Pasar langsung menerjemahkan sinyal ini sebagai kenaikan premi risiko seperti rupiah rapuh, obligasi dolar melemah, dan IHSG tetap tertekan setelah gelombang sentimen negatif yang juga dipicu peringatan MSCI terkait transparansi," ujar Syafruddin dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Menurut Syafruddin, ada sejumlah dampak penurunan peringkat Moody's ini, terutama yang akan muncul melalui pembiayaan pendanaan.

Dampak pertama

• Ketika outlook memburuk, investor cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi.
• Efeknya terasa pada harga obligasi (yield naik) dan biaya penerbitan utang baru, baik untuk pemerintah maupun korporasi.

Dampak kedua

•  tekanan terhadap nilai tukar rupiah
• Outlook negatif ini memperkuat persepsi risiko kebijakan, sehingga minat terhadap aset berdenominasi rupiah melemah. Pelemahan rupiah berpotensi mendorong inflasi, terutama melalui kenaikan harga barang impor dan biaya produksi. Ketika kredibilitas kebijakan moneter dipertanyakan, volatilitas nilai tukar dan inflasi cenderung lebih mudah meningkat.

Dampak ketiga

• Arus modal dan pasar saham tertekan.
• Outlook negatif mendorong sikap “risk-off” investor asing.
• Arus jual di pasar saham dan tekanan terhadap IHSG menunjukkan bahwa pasar merespons melalui pergerakan harga, bukan sekadar wacana.

Imbas ke Masyarakat Umum

Syafruddin menekankan bahwa dampak penurunan outlook ini pada akhirnya juga bisa dirasakan masyarakat luas. Pertama, harga dan daya beli akan tertekan.

Baca juga: Alasan Moodys Pangkas Outlook Utang RI Jadi Negatif, Soroti Program MBG

"Rupiah yang melemah membuat harga barang impor seperti pangan, energi, obat-obatan, dan bahan baku naik, yang bisa diteruskan ke harga jual," ujar dia.

Kemudian, bunga kredit naik dan akses pembiayaan mengetat. Dia bilang, kenaikan yield obligasi membuat biaya dana perbankan meningkat. Bank cenderung menaikkan suku bunga kredit atau menahan ekspansi pembiayaan, yang paling cepat dirasakan oleh UMKM, kredit perumahan (KPR), dan pembiayaan kendaraan.

Selain itu, lapangan kerja juga akan terdampak. Syafruddin menyebut, ketidakpastian kebijakan dapat menahan investasi baru. Jika investasi tertunda, pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan masyarakat ikut melambat.

"Intinya, outlook negatif bukan vonis, tetapi peringatan. Indonesia dapat membalik persepsi pasar jika pemerintah mengunci prediktabilitas kebijakan, memperbaiki kualitas komunikasi, dan memperkuat institusi yang menjaga stabilitas. Dalam siklus keuangan global, kredibilitas kebijakan menentukan ruang gerak negara," terang dia.

Alasan Perubahan Outlook Menjadi Negatif

Menurut laporan Moody's, pemerintah Indonesia bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi dan meningkatkan standar hidup melalui peningkatan belanja sosial, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal. 

Namun selama setahun terakhir, menurunnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor, sebagaimana tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar. 

Perkembangan ini terjadi seiring dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi.