Utang Luar Negeri Indonesia Melonjak Jadi 431,7 Miliar Dolar AS, Ini Rinciannya

Ringkasan Berita:

• Bank Indonesia mencatat ULN Indonesia triwulan IV 2025 sebesar 431,7 miliar dolar AS, naik dari 427,6 miliar dolar AS pada triwulan III.
• ULN pemerintah naik menjadi 214,3 miliar dolar AS, sementara ULN swasta turun ke 192,8 miliar dolar AS; mayoritas didominasi utang jangka panjang.
• Rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,9 persen; BI menyebut struktur ULN tetap sehat dan dikelola secara hati-hati untuk mendukung pembangunan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2025 sebesar 431,7 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 427,6 miliar dolar AS  atau sekitar Rp 7.280 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso merinci, ULN pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 214,3 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III 2025 sebesar 210,1 miliar dolar AS. 

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Denny, Kamis (19/2/2026).

Baca juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Utang Pemerintah Masih Aman, Ini Alasannya

Menurutnya, sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan diarahkan mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional. 

Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,7%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%). 

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99?ri total ULN pemerintah," paparnya.

Utang Swasta

Kemudian untuk ULN swasta, Denny menyebut mengalami penurunan. 

Ia mengatakan, posisi ULN swasta senilai 192,8 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, menurun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2025 sebesar 194,5 miliar dolar AS. 

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta. 

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujarnya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9% pada triwulan IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,7?ri total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Denny menyampaikan, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. 

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," paparnya.

Kurangi Utang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan, peluang Indonesia perlahan mengurangi ketergantungan pada utang apabila penerimaan negara mengalami peningkatan.

Total utang Pemerintah RI per kuartal IV-2025 mencapai Rp 9.637,9 triliun. Angka ini naik Rp 229,26 triliun dibanding kuartal III-2025 yang sebesar Rp 9.408,64 triliun.

Menurut Purbaya, kondisi tak lagi berutang bisa tercapai saat perekonomian nasional tumbuh kuat, sehingga pendapatan negara dari pajak dan bea cukai ikut membaik.

"Saya pikir nanti ketika ekonomi lebih bagus, pendapatan pajak dan bea cukai kita juga akan bagus, sehingga utang kita bisa tekan perlahan ke bawah," kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat akan membuat rasio perpajakan ikut naik, sehingga tekanan kebutuhan pembiayaan melalui utang dapat berkurang secara bertahap.

Guna memperkuat penerimaan negara, Purbaya mengaku telah melakukan pembenahan di internal Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui rotasi pegawai.

"Staf-staf saya yang pengumpul pajak, bea cukai, kemarin dirotasi 30 lebih. 36 bea cukai, pajak 40-50 lebih. Itu akan diperbaiki," ujar Purbaya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong sektor swasta agar semakin aktif menggerakkan perekonomian.

Dengan dunia usaha yang tumbuh, penerimaan negara diharapkan meningkat tanpa harus bergantung pada tambahan pembiayaan.

Purbaya menilai kondisi tersebut pernah terlihat pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, ketika rasio pajak terhadap PDB dinilai lebih tinggi dibandingkan periode berikutnya.

Menurut dia, kenaikan rasio pajak terhadap PDB sekitar setengah hingga satu persen saja sudah mampu memberikan tambahan penerimaan yang besar bagi negara.

"Jadi ada harapan itu selama kita perbaiki ke depan," kata Purbaya.