Harga BBM Potensi Naik Buntut Konflik AS-Iran, Picu Resesi Global

Pemerintah kata dia, sudah seharusnya mementingkan kondisi yang lebih mendesak untuk mempertahankan daya beli rakyat.

"Pemerintah sebaiknya pangkas signifikan program MBG dan Kopdes MP alihkan untuk jaga harga energi. karena itu lebih urgen dan mendesak untuk jaga daya beli masyarakat," tukas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, sebagai negara non-blok dan memilki ketergantungan besar pada kebutuhan minyak dan energi, Indonesia diharap segera menyiapkan respons kebijakan yang konkret guna meredam potensi tekanan ekonomi nasional.

Pasalnya, konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global tersebut, berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan yang akan berdampak besar pada rakyat Indonesia di momen Ramadan seperti saat ini.

Jika tidak diantisipasi secara terukur, kondisi ini dapat menekan rupiah dan membuat inflasi di dalam negeri serta membebani subsidi energi dalam APBN yang berujung pada kenaikan harga barang dan jasa.

Baca juga: Ketika Kebijakan Tarif Trump Jadi Senjata: Saham Jatuh, Ekonomi Lambat, Resesi Membayangi

"Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret," ujar Misbakhun saat dimintai tanggapannya, Senin (2/3/2026).

Ia menegaskan, Kementerian Keuangan perlu segera menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan di level tinggi. 

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja, menurutnya, menjadi langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.

Di sisi lain, dia menilai sangat krusial peran dan koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. 

Sebab menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar itu, gejolak global kerap kali menimbulkan tekanan terhadap rupiah, sehingga perlu disiapkan adanya bauran kebijakan fiskal dan moneter sebegai respons lebih lanjut.

"Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar," tegasnya.

Selain itu, Misbakhun juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. 

Menurutnya, jika harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak langsung menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

"Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri," tandas Misbakhun.