Purbaya Ancam Potong TKD Pemda jika Tidak Pro-Investasi 

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar menjalankan kebijakan yang pro investasi.
• Pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memecahkan persoalan dan hambatan yang selama ini menjadi keluhan investor.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan ancaman kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia agar menjalankan kebijakan yang pro investasi.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya di sela-sela acara Seminar Internasional on Debottlenecking Channel 'Resolving Bottleneck, Accelerating Invesment', Selasa (12/5/2026).

Kata Purbaya, pemerintah Indonesia tengah menarik investor untuk berinvestasi ke dalam negeri. Pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memecahkan persoalan dan hambatan yang selama ini menjadi keluhan investor.

"Jadi acara ini diadakan untuk memperkenalkan ke investor internasional, baik itu perwakilan kedutaan besar maupun tadi mungkin beberapa business community yang datang ke sini, untuk menjelaskan bahwa kita punya Debottlenecking Task Force yang bisa memecahkan hambatan mereka dengan cepat dan murah karena tidak dibayar apa-apa. Itu yang paling utamanya," kata Purbaya di acara jumpa pers di kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa.

Kata Purbaya, melalui satgas tersebut, maka persoalan perihal investasi yang selama ini dikeluarkan oleh investor akan selesai dalam waktu cepat.

Pasalnya kata dia, belakangan ini banyak investor yang mengeluhkan proses pemecahan masalah investasi di Indonesia yang cenderung berbelit karena birokrasi.

"Mereka mungkin masih ragu ini efektif atau nggak, tapi saya bilang ke mereka ini efektif karena kita lintas kementerian dan di samping saya punya kekuatan anggaran," beber dia.

Baca juga: Purbaya Siap Dipanggil DPR Jelaskan Nilai Tukar Rupiah yang Terus Loyo

Purbaya menegaskan, seluruh pejabat hingga kepala daerah di pemerintahan saat ini harus mendukung perkembangan investasi.

Kata dia, pemberian anggaran terhadap Kementerian/Lembaga bahkan akan dikurangi apabila ada pihak yang mempersulit persoalan investasi.

"Karena kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat, saya bisa kasih anggaran atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot," tutur dia.

Purbaya menyatakan akan memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemda yang tidak pro terhadap investasi.

Baca juga: Penurunan TKD Jadi Momentum Penguatan Peran BPD di Daerah

"Daerah juga sama, daerah juga saya kan masih mengendalikan transfer ke daerah. Jadi daerah juga harus mengikuti kebijakan yang pro-investasi, pro-pertumbuhan di daerahnya sendiri." ujarnya.

"Kalau nggak, ya kita warning bisa lewat Mensesneg, bisa Mendagri, dan lain-lain. Tapi kalau masih ngotot juga, bisa kita potong juga TKD-nya, begitu kira-kira," tandas dia.