Purbaya Turun Tangan Atasi Proyek PLTS Terapung Saguling yang Terancam Molor, Banyak Hadapi Kendala

Ringkasan Berita:

• ACWA Power investasi Rp173 triliun untuk proyek energi terbarukan di RI.
• PLTS terapung Saguling terkendala izin kawasan hutan dan transmisi listrik.
• Target operasi mundur ke 2027, Pemprov Jabar janji keluarkan rekomendasi izin.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan energi asal Arab Saudi, ACWA Power, telah berkomitmen untuk menanamkan investasi tahap pertama sebesar 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 173 triliun di Indonesia, kurs rupiah pada Kamis (7/5/2026) di Rp 17.355.

Investasi tersebut akan difokuskan untuk proyek energi terbarukan, seperti gas turbin, desalinasi, hingga green hydrogen.

CEO ACWA Power Indonesia Tim Anderson mengatakan, proyek pertama yang sudah mencapai financial close (dengan nilai investasi 80 juta dolar AS) dan kini dalam tahap konstruksi adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat.

Baca juga: Eddy Soeparno Bertemu Dubes UEA, Bahas Upaya Perluasan Kerja Sama Bidang Energi Terbarukan

"Proyek yang kita membahas pada hari ini adalah proyek yang pertama yang kita sudah mencapai financial close dan saat ini sedang dikonstruksikan," tutur Tim dalam Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P3M-PPE di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026).

PLTS terapung tersebut dibangun di atas Waduk Saguling yang selama ini menjadi lokasi PLTA berkapasitas sekitar 700 megawatt (MW).

Nantinya, panel surya terapung akan dibangun di atas permukaan waduk dan listriknya disalurkan ke PLN melalui skema Power Purchase Agreement (PPA) selama 25 tahun.

Proyek tersebut merupakan joint venture antara ACWA Power dan Indonesia Power, subholding PT PLN (Persero), dengan komposisi saham 49 persen dimiliki ACWA dan 51 persen Indonesia Power.

Proyek PLTS terapung Saguling sendiri telah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2024 dan menjadi bagian dari skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Meski konstruksi pembangkit telah berjalan, proyek ini menghadapi kendala dalam pembangunan fasilitas jaringan transmisi dan gardu induk.

Tim mengungkap sekitar 4,4 kilometer jalur transmisi melewati kawasan hutan yang membutuhkan izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan.

"Setiap minggu ditunda untuk penyerahan tanah itu akan menyebabkan keterlambatan dari proyek ini sampai COD-nya akan tertunda terus," terangnya.

Awalnya proyek ditargetkan beroperasi komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada 30 Juni 2026. Tetapi, target tersebut dipastikan meleset dan kini diperkirakan mundur hingga Maret 2027.

Tim menyebut salah satu syarat yang belum dipenuhi adalah rekomendasi Gubernur Jawa Barat untuk penerbitan izin PPKH.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan rekomendasi gubernur pada prinsipnya siap diterbitkan dengan syarat PLN dan ACWA memberikan komitmen menjaga lingkungan serta memenuhi kewajiban penyediaan lahan pengganti kawasan hutan.