Menteri Bahlil Dorong Equal Treatment di Sektor Migas, Perizinan Diminta Dipercepat

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah menciptakan iklim investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) yang lebih adil dan kompetitif.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, sektor energi, khususnya hulu migas, menjadi salah satu pilar penting menghadapi tantangan krisis energi global di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi dunia yang masih penuh ketidakpastian.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan pemerintah akan menerapkan prinsip equal treatment atau kesetaraan perlakuan kepada seluruh pihak dalam pengelolaan sektor hulu migas, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah daerah, hingga pengusaha lokal.

"Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara," ujar Bahlil.

Baca juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ungkap Kondisi Energi Nasional: InsyaAllah Tak Ada Masalah

Selain menyoroti aspek kesetaraan, Bahlil juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mempercepat proses perizinan agar investasi dapat berjalan lebih efektif.

"Kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Saya minta kepada SKK Migas berbagai upaya yang kami lakukan untuk melakukan reformasi berbagai regulasi untuk melakukan percepatan, tapi kalau masih ada yang lambat, tolong disampaikan," tegasnya.

Bahlil juga menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku usaha daerah dalam proyek migas di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pengusaha lokal perlu mendapatkan ruang yang lebih besar untuk terlibat sebagai kontraktor selama tetap memenuhi standar profesionalisme.

"Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama profesional," katanya.

Selain itu, Bahlil mengimbau KKKS untuk segera menyerahkan Participating Interest (PI) kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menyebut langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar manfaat pengelolaan sumber daya dapat dirasakan lebih luas oleh daerah.

"Saya umumkan, atas perintah Bapak Presiden, bagi KKKS yang sudah menjalankan usahanya dengan baik, yang belum menyerahkan PI kepada daerah, tolong segera. Tapi harus sesuai aturan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga memastikan tidak akan ada pemotongan kuota ekspor, khususnya komoditas gas, sepanjang tahun 2026.