Erick Thohir Minta Perusahaan BUMN Beli Alat Rapid Test Corona, Dijamin Gratis untuk Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM - Menteri BUMN Erick Thohir sudah menugaskan perusahaan BUMN untuk mencari alat rapid test atau tes cepat virus corona sejak beberapa waktu lalu.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyebut Erick sudah persiapan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberi izin rapid test pada Jumat (20/3/2020).

Arya juga menegaskan bahwa meski pengadaan alat ini membutuhkan biaya besar, namun bisa digunakan masyarakat secara gratis.

Dilansir Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Arya dalam Apa Kabar Indonesia Malam unggahan YouTube Talk Show tvOne, Jumat, (20/3/2020).

Arya menyebut pihak Kementerian BUMN sudah membaca kemungkinan Indonesia untuk menerapkan rapid test ketika masih diberlakukan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) yang memakan waktu lebih lama.

"Ketika kemarin kita lihat bahwa di beberapa negara pakai rapid test, walaupun kita kemarin tetap memanfaatkan PCR untuk memberi kepastian," ujar Arya.

"Dari BUMN melihat bahwa ini (rapid test) harus cepat juga kita siapkan," sambugnya.

Baca: BREAKING NEWS: Langkah Kementerian Desa Tangani Corona, Gunakan Skema Upah Pekerja Dibayar per Hari

Baca: Tunggu Alat Rapid Test Corona, Ganjar Pranowo Prioritaskan Solo dan Semarang

Kementerian BUMN kemudian segera memerintahkan perusahaannya untuk mencari alat rapid test dengan kualitas terbaik.

"Makanya kami dari BUMN meminta kepada perusahaan-perusahaan BUMN untuk mencarikan (alat) rapid test ini," ungkap Arya.

"Ketika sudah didapat mana yang terbaik, bukan yang enggak benar atau palsu, jadi kita minta untuk dicarikan," imbuhnya.

Menurut Arya, Erick sudah lama memerintahkan pembelian alat rapid test ini.

Hal ini dimaksudkan, ketika Jokowi sudah memberi wewenang rapid test, maka alat sudah siap didistribusikan.

"Ini sudah jauh-jauh hari diminta Pak Erick kepada BUMN yang memang berurusan dengan alat kesehatan dan obat-obatan," ungkap Arya.

Alat rapid test yang sudah didapat harus lolos uji dari Kementerian Kesehatan.

"Ketika dapat, kita sudah siap, tinggal menunggu, tapi kita ajukan juga ke Kementerian Kesehatan," kata Arya.