Kata Pengamat soal Kebijakan Jokowi Gratiskan Tarif Listrik hingga Keringanan Kredit

TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak Covid-19 atau virus corona di Indonesia dinilai bagus.

Akan tetapi, implementasi yang maksimal harus menjadi perhatian agar dapat tersampaikan dengan baik.

Hal itu disampaikan pengamat ekonomi sekaligus Kepala Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim.

Lukman mengungkapkan kebijakan seperti pembebasan listrik dan penangguhan kredit disebut merupakan beban riil di masyarakat.

“Saya rasa keputusan pemerintah bagus, karena itu beban riil masyarakat, saya rasa itu bagus,” ungkap Lukman saat dihubungi Tribunnews, Selasa (31/3/2020).

Baca: Lewat Kebijakan PSBB, Jokowi Berharap Pemerintah Daerah Miliki Aturan main yang Sama Tangani Corona

Baca: Jokowi Siapkan Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Bidang Kesehatan hingga Ekonomi yang Terdampak Corona

Lukman mengungkapkan jaring pengaman sosial disasarkan kepada kelompok menengah ke bawah.

Maka dibutuhkan integrasi antara kepala daerah dengan lapisan terbawah.

“Ini kan nanti terjadi di semua tempat tidak hanya di kota besar, gubernur, bupati dan wali kota harus kerja sama dengan stakeholder,” ujarnya.

Lukman menyebut sistem informasi harus terhubung baik agar implementasi program tepat sasaran.

“Levelnya kan sampai RT, bentuknya harus sistem informasi yang terhubung,” ujarnya.

Menurut Lukman, harus ada pendataan yang sifatnya lebih fokus pada kelompok masyarakat yang terdampak paling signifikan.

"Misal (masyarakat) yang tidak bisa bekerja sama sekali, ini harus dimitigasi karena kita tidak tau sampai kapan,” ungkapnya.

Lukman mengungkapkan harus melibatkan kelompok komunitas untuk meng-cover sisi ekonomi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, Lukman menilai pemerintah juga harus fokus terhadap kebutuhan dasar harian.

Sedangkan biaya bulanan listrik dan kredit disebut Lukman sebagai fixed cost yang menjadi keharusan tiap bulannya.

Baca: Pidato Lengkap Jokowi tentang Kebijakan Pemerintah Hadapi Corona: Listrik Gratis hingga PSBB

Baca: Presiden Jokowi Diingatkan Jangan Sampai Terapkan Darurat Sipil

"Yang harus diperhatikan adalah variable cost seperti makan sehari-hari, menurut saya itu yang paling penting," ungkap Lukman.

Pantau dengan Maksimal

Lukman juga mengungkapkan segala macam kebijakan harus mendapat pengawasan yang maksimal.

Untuk itu, Lukman menyebut, dengan memaksimalkan teknologi hal tersebut dapat dilakukan.