Breaking News:

Virus Corona

KSP: Tidak Semua Daerah Dapat Berlakukan PSBB

Kebijakan PSBB diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Videotron menunjukkan sosialisasi bahaya covid-19, yang terpasang di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, Rabu (1/4/2020). Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diputuskan pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19 belum terlaksana Jakarta, terlihat masih ramainya disejumlah wilayah Jakarta. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro menyebut ada mekanisme yang harus ditempuh sebuah daerah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan PSBB diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia.

"Ada mekanisme yang harus ditempuh jika daerah ingin menjalankan atau menerapkan sosial berskala besar ini," ujar Juri di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Baca: Khawatir Perusahaan Pemberi Kerja Tolak Bayar Upah, Perusahaan Outsourcing Ngadu ke Presiden

Juri mengatakan pemerintah daerah dapat mengajukan PSBB untuk lingkup satu provinsi atau hanya mencakup kabupaten atau kota. Namun seluruh permintaan PSBB harus dengan persetujuan menteri kesehatan.

Sehingga, Juri menegaskan, tidak semua daerah dapat atau wajib memberlakukan kebijakan ini. Ada banyak pertimbangan yang harus diambil untuk menentukan suatu daerah menjalankan PSBB.

Baca: Menkumham: Pembebasan 30.000 Narapidana dan Anak Berdasarkan Aturan Hukum

"Dengan pengertian ini artinya tidak semua daerah dapat atau harus melaksanakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini, karena PSBB ini harus berdasarkan pada pertimbangan yang lengkap konfrehensif, menyangkut epidemiologi, besarnya ancaman, efektivitas lingkungan sumber daya, teknik operasional, pertimbangan politik sosial ekonomi budaya pertahanan dan keamanan," jelas Juri.

Dirinya menyebut kriteria PSBB tidak mudah dan sederhana. Harus dilihat berapa jumlah kasus jumlah kasus atau kematian akibat corona. Atau kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

"Jadi inilah cara-cara yang oleh pemerintah diatur oleh peraturan pemerintah diatur jika daerah ingin menerapkan kebijakan sosial berskala besar," pungkas Juri.
 

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved