Ma'ruf Amin Ingatkan Anies Agar Selalu Jaga Kesehatan dalam Menangani Covid-19 di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyemangati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani menjangkitnya wabah virus Corona di Jakarta.

Episentrum penyebaran penyakit akibat virus Corona 2019 (Covid-19) memang berada di ibu kota. Kasus positif terpapar virus terbanyak terdapat di Jakarta.

"Usulan-usulan tadi mudah-mudahan bisa dipenuhi, saya yakin, dan tetap semangat Pak Gubernur," kata Wapres Ma'ruf, saat teleconference, Kamis (2/4/2020).

Ma'ruf juga meminta agar Gubernur Anies terus menjaga kesehatan di tengah wabah corona ini.

Sembari tersenyum, Anies mengucapkan terima kasih atas semangat yang diberikan oleh Wapres Ma'ruf kepadanya.

Anies Baswedan, menyahut, "Insya Allah Pak. Amin, amin."

Dalam rapat tersebut, Anies memaparkan kepada Wapres Ma'ruf sejumlah hal terkait situasi Jakarta di tengah wabah corona serta penanganannya.

Menurut Anies, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang, dan sekitarnya memerlukan penanganan yang terintegrasi terkait virus corona.

Hal itu dikarenakan Jabodetabek sebagai episentrum dari penyebaran covid-19.

Baca: Fakta Unik Lumpia Gang Lombok, Kuliner Legendaris di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pembeli

Baca: Keguguran dan Buat Keluarganya Menangis, Nagita Slavina Disebut Beruntung Oleh Mertua, Ada Apa?

"Kalau tidak ada penanganan terintegrasi, maka akan repot. Sementara pengaturan untuk mengatur provinsi jadi kewenangan pemerintah pusat," ujar Anies dalam rapat virtual.

Anies menyebut perlu ada terobosan supaya pengelolaan dan penanganan terkait virus covid-19 ini berjalan baik. Dirinya pun memberi contoh.

"Kami khawatir mengenai pergerakan orang ke luar kawasan Jakarta. Karena itu, kami pada Senin kemarin mengeluarkan surat untuk menutup terminal AKAP, bus AKAP, karena potensi penyebaran sangat tinggi. Ini perlu perhatian dari pemerintah pusat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga menanyakan kebijakan Pemprov DKI dalam menyambut bulan ramadan atau puasa yang tinggal 21 hari lagi.

Menjawab pertanyaan itu, Anies menyebut sejauh ini Pemprov DKI belum membuat perencanaan khusus, pembatasan peribadatan di tempat ibadah selama dua pekan terakhir hingga sekarang masih diberlakukan.

Untuk selanjutnya, Anies akan melihat perkembangan kondisi wabah virus corona dari hari ke hari.

Baca: Rekap Pertambahan Kasus Virus Corona Sepanjang Maret & Prediksinya di Bulan April & Tingkat Kematian

Baca: Saipul Jamil Tidak Ikuti Jejak Seperti Roro Fitria Bebas Penjara karena Tak Memenuhi Syarat

Jika kondisi seperti sekarang tetap berlangsung hingga tiga minggu ke depan, Pemprov DKI berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi arahan yang komperhensif terkait pelaksanaan ibadah bagi umat Islam.

"Untuk ramadan kita masih ada waktu, kita lihat perkembangannya. Sejauh ini belum ada langkah khusus. Kami akan tunggu, barangkali dari MUI ada arahan ketika mendekati Ramadan. Nanti menjelang ramadan kita diskusikan dengan para ulama," kata Anies.

Sementara untuk stok kebutuhan pokok, Anies memastikan dalam kondisi aman bahkan sampai Hari Raya Idul Fitri pada 24 Mei 2020 mendatang.

"Kalau kebutuhan stok aman, termasuk proyeksi sampai dengan Idul Fitri, persiapan logistik insya Allah aman," ungkap dia.

Tunggakan BPJS

Mengenai hal lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan ada 70 rumah sakit rujukan penanganan virus corona di ibu kota. Delapan di antaranya milik Pemprov DKI, sedangkan sisanya punya swasta.

Baca: Catatan KH. Said Aqil Siroj: Bertauhid di Zaman Ujian

Baca: Suplemen Penting dan Utama untuk Tumbuh Kembang Anak Mulai Usia 6 Bulan

Namun kendala tetap terjadi di lapangan, terkhusus pada rumah sakit swasta.

Alasannya karena mereka tidak bisa lagi menampung pasien kasus COVID-19.

Hal lainnya karena rumah sakit swasta tersebut terganjal masalah tunggakan BPJS yang belum dibayar pemerintah.

Padahal, mereka harus bergerak cepat menangani pasien dengan jumlah yang banyak.

"Mereka mengharapkan dukungan BPJS agar tidak ada keterlambatan di dalam pembayaran tagihannya. Karena, mereka harus bergerak cepat, yang harus ditangani jumlahnya banyak," kata Anies.

Kata Anies, jika pemerintah pusat dapat memberi kepastian soal tak adanya keterlambatan pembayaran, maka rumah sakit swasta mau menerima pasien Covid-19.

"Soalnya, hampir kalau ketemu kami, mereka bilangnya siap handle, tapi jangan telat dananya karena tidak ada dana untuk menalangi," imbuhnya.

Mendengar pernyataan Anies, Maruf menjelaskan saat ini Kementerian Keuangan sudah mendata jumlah tunggakan BPJS yang jatuh tempo. Besarannya sedang dikalkulasi.

Baca: Istri Vin Rana Syok Lihat Kondisi Terkini India yang Lockdown Covid-19, Nita Sofiani: Kayak Zombie !

Baca: Sempat Batal Nikah, Sule Jujur Sebut Pekerjaan & Usia Calon Istri yang Masih Kepala 2

Ia pun mengatakan usulan Anies akan didukung, karena Maruf menganggap permasalahan ini merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat.

"Mudah-mudahan, tunggakan BPJS bisa segera diselesaikan. Saya sangat mendukung dan sudah saya sampaikan usulan ini. Kelihatannya, ini bagian dari yang menjadi prioritas," ungkap Ma'ruf. (Tribun Network/rez/dan)