Ini Alasan Ganjar Pranowo Belum Ajukan PSBB untuk Jawa Tengah

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah provinsi Jawa Tengah (Jateng) belum berencana untuk mengajukan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut perlu persiapan yang matang sebelum mengambil keputusan tersebut.

Ia menuturkan dalam hal ini aspek kehati-hatian perlu dikedepankan.

Pernyataan ini Ganjar sampaikan dalam program DUA ARAH pada Senin (6/4/2020) malam.

"Belum, kita belum sampai kesana (menerapkan PSBB)," ujar Ganjar yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (7/4/2020).

Di sisi lain dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Jateng, Ganjar menyebut sebelumnya Pemprov Jateng telah melakukan imbauan kepada warganya yang isinya sama seperti dalam PSBB.

"Kalau PSBB itu produk akhirnya 'kan ada satu tindakan belajar, bekerja, beribadah dirumah, terus membatasi beberapa transportasi."

"Ya itu semua sudah dilakukan jauh sebelum ketentuan Kemenkes ini keluar, jadi sebenarnya ada kondisi sosiologis yang terjadi," jelas Ganjar.

Selain itu Ganjar menegaskan sebelum mengajukan status PSBB, pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan segala sesuatunya secara hati-hati, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat luas.

"Nah pemerintah itu mesti menyiapkan sebelum mengambil tindakan, harus hati-hati betul," kata Ganjar.

"Kalaupun akan mengambil tindakan itu, mesti disiapkan bagaimana logistiknya, sistem transportasinya, mengatur orang baik keluar masuk, bepergian maupun evakuasi diri, kemudian bagaimana layanan publik bisa berjalan dan keamanan bisa dijaga," jelasnya.

"Apabila semua itu sudah disiapkan maka politik anggarannya dan seluruh sumber daya yang mau dikeluarkan seperti apa," imbuhnya.

Karena menurut Ganjar jika hanya sebatas statement saja maka ini cuma akan menjadi panggung politik.

Baca: Komisi VIII DPR Dukung Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah Hadapi Covid-19

Baca: Di Tengah Pandemi Corona, Bagaimana Nasib THR dan Gaji ke-13? Ini Penjelasan Menkeu

"Kalau hanya statement terus disukai orang atau disukai diksi-diksi publik begitu, ya akhirnya hanya jadi panggung politik," tegasnya.

Sementara itu, terkait mudik di tengah pandemi Covid-19 ini, Pemprov Jateng sudah melarang warganya untuk pulang kampung.