Breaking News:

Virus Corona

Perpres Tentang Perubahan Postur dan APBN 2020, Abaikan Rambu Hukum

Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

dok.DPR
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengkhawatirkan penyaluran KUR tersebut tidak akan maksimal. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyoroti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Heri mengatakan, dalam Perpres tersebut dicantumkan dasar hukum pembuatannya adalah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

"Dari sini dapat disimpulkan tampaknya pemerintah ingin mengebut sendiri dengan mengabaikan rambu-rambu hukum. Main terabas," ujar Heri dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (10/4/2020).

Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Baca: Kecewa Penolakan Pemakaman Jenazah, Semua Perawat di Jateng Kenakan Pita Hitam Selama Sepekan

Menurut Heri, jika hanya membaca ketentuan ini maka presiden bisa melakukan apa saja atau seperti raja, di mana ucapan presiden adalah hukum.

"Kami menilai dari segi positifnya saja. Mungkin orang-orang di lingkaran presiden yang ingin menjerumuskan presiden menjadi sosok penguasa tunggal," ucapnya.

Baca: Update Corona 11 April: Kasus di Seluruh Dunia Tembus 1,6 Juta, Ini 40 Negara dengan Kasus Terbanyak

"Presiden dalam hal ini mengikuti saja karena sedang sibuk memikirkan kondisi negara yang makin genting," sambung politikus Partai Gerindra itu.

Berdasarkan aturan main konstitusi, kata Heri, persoalan yang berkaitan dengan APBN harus melibatkan DPR, karena Pasal 20a ayat 1 menyatakan DPR memiliki fungsi anggaran dan fungsi tersebut diperkuat dengan Pasal 23.

"Jadi, Pasal 4 UUD 1945 tidak tepat dijadikan dasar hukum membuat Perpres 54/2020. Jika itu dipaksakan, pemerintah juga bisa dianggap melakukan pengebirian terhadap hak konstitusional DPR terkait penganggaran," tutur Heri.

Melihat kondisi tersebut, Heri menyarankan pemerintah jika ingin merubah APBN maka mengajukan ke DPR untuk perubahan APBN.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved