Jokowi Minta Program Bantuan Sosial segera Direalisasikan: Ini Sangat Mendesak

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera merealisasikan program bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Menurut Jokowi, program tersebut saat ini sudah sangat mendesak.

Presiden pun meminta program-program yang berkaitan dengan kartu prakerja, PKH, Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu sembako, hingga sembako untuk masyarakat Jabodetabek, dapat segera disiapkan pekan ini.

Hal itu presiden sampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19, yang disiarkan langsung Kompas TV, Senin (13/4/2020).

Baca: Jokowi Minta Kepala Daerah Perhatikan Masa Panen Agustus-September

Baca: Kirim Surat Terbuka Kepada Jokowi, PDUI Berharap Kebutuhan APD Tenaga Medis Terpenuhi

"Berkaitan dengan dampak sosial ekonomi, saya minta Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, minggu ini semuanya harus bisa jalan, ini sudah sangat-sangat mendesak sekali," tegas Jokowi, Senin.

"Baik yang berkaitan dengan kartu prakerja, PKH, BLT, kartu sembako, pembagian sembako di Jabodetabek, semuanya disiapkan minggu ini," sambugnya.

Menurut Jokowi, saat ini masyarakat sudah sangat menantikan program tersebut.

Ia tak ingin bantuan tersebut tidak segera sampai di tangan mereka yang membutuhkan.

"Saya turun ke bawah kemarin, bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat, jangan nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja kalau barangnya tidak sampai ke masyarakat," ujar Kepala Negara.

 Mendagri Diminta Ingatkan Pimpinan Daerah untuk Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, WHO telah memperingatkan pandemi Covid-19 dapat berdampak pada kelangkaan bahan pokok yang mengakibatkan krisis pangan dunia.

"Peringatan WHO harus kita garis bawahi, bahwa pandemi ini bisa berdampak pada kelangkaan atau krisis pangan dunia. Ini harus kita pastikan," kata Jokowi, Senin.

Jokowi pun meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, untuk mengingatkan para pemerintah daerah agar menjaga ketersediaan bahan pokok.

Baca: Jokowi Minta Tes PCR Corona Diperluas Guna Mengurangi Penumpukan Sampel

Selain menjaga supaya tidak terjadi kelangkaan, Jokowi juga berharap harga bahan pokok akan tetap terjangkau.

"Perlu saya ingatkan lagi untuk Pak Mendagri agar menjaga gubernur, bupati, wali kota, diingatkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, membuat perkiraan-perkiraan ke depan," kata Jokowi.

"Sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga masih terjangkau," sambungnya.

Menurut Jokowi, hasil panen ke depan juga perlu dilihat secara detail.

"Mungkin panen yang ini baik, tapi panen nanti yang pada penanaman yang ke bulan Agustus, September, nanti betul-betul dilihat secara detail sehingga tidak mengganggu produksi maupun distribusi bahan-bahan pangan yang ada," kata Jokowi.

Data Kasus Corona Harus Terintegrasi

Dalam Ratas tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data-data informasi kasus Covid-19 terintegrasi.

Data kasus Covid-19 tersebut meliputi daftar Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), kasus positif, pasien sembuh, pasien meninggal dunia, hingga jumlah masyarakat yang telah melakukan PCR.

Jokowi juga meminta seluruh daftar kasus Covid-19 tersebut dapat terdaftar dengan baik.

"Berkaitan dengan data-data informasi, saya minta data-data informasi benar-benar terintegrasi semua kementerian masuk ke gugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada, semuanya menjadi jelas dan terdaftar dengan baik," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi pun meminta perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia dapat diperbarui per harinya dan lebih terpadu serta terbuka.

Dengan begitu, Jokowi berharap setiap orang dapat mengakses data tersebut dengan baik.

"Harusnya ini setiap hari bisa diupdate dan lebih terpadu. Data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, yang positif, yang sembuh, yang meninggal, jumlah yang sudah di-PCR berapa, ada semuanya dan terbuka," tegas Jokowi.

"Sehingga semua orang bisa mengakses data itu dengan baik," tambahnya.

10 Ribu PCR Per Hari 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan saat ini tes polymerase chain reaction (PCR) perlu untuk diperluas jangkauannya.

"Saat ini, tes PCR ini betul-betul bisa diperluas jangkauannya dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel terutama di daerah episentrum," kata Jokowi. 

Menurut Jokowi, hingga saat ini tes PCR yang dilakukan di Indonesia telah menjangkau 26.500 tes.

Jokowi mengatakan, per hari pemerintah dapat melakukan 10.000 tes PCR.

Baca: Dexa Medica Donasikan Obat-Obatan Bagi Pasien Covid-19

"Tes PCR hari ini sudah menjangkau 26.500 tes, ini juga lompatan yang baik," kata Jokowi.

"Setiap hari kita paling tidak bisa tes lebih dari 10 ribu," tambahnya.

Jokowi pun mengapresiasi pengadaan 18 buah alat tes PCR yang dilakukan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, satu alat dapat untuk melakukan 500 PCR.

Baca: Anggota Komisi V : Peraturan Luhut Ganggu Kepala Daerah Terapkan PSBB

"Oleh karena itu, saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan Kementerian BUMN," kata Jokowi.

"Minggu ini saya kira satu, dua, tiga alat itu bisa di-install. Sehari satu alat bisa 500 PCR, berarti kalau 18 per hari bisa men-tes 9.000 PCR per harinya. Ini sangat baik," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyampaikan saat ini jumlah laboratorium telah meningkat.

"Saya dapat laporan bahwa sekarang sudah diperbanyak untuk tempat labnya, dulu hanya 3, sekarang meloncat jadi 29 tempat, dari 78 yang dipersiapkan," kata Jokowi.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)