Virus Corona
Cegah Corona, Jokowi Tegaskan 6 Hal, dari Uji Sampel hingga Stimulus Ekonomi Covid-19
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan enam hal penting yang dapat membendung persebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Penulis:
Isnaya Helmi Rahma
Editor:
Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan enam hal penting guna membendung persebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (14/4/2020).
Pertama untuk dapat memutus rantai penularan Covid-19, Jokowi meminta pengujian sampel Covid-19 secara masif harus ditingkatkan dengan pelacakan agresif, serta diikuti isolasi ketat.
“Ini kepada Ketua Gugus Tugas, Menteri kesehatan, Polri dibantu TNI agar yang pertama yang saya sampaikan tadi betul-betul diberikan perhatian," tegas Jokowi yang dikutip dari YouTube Kompas tv, Selasa (14/4/2020).
Kemudian yang kedua dukungan sarana prasaran medis yang memadai termasuk dalam penggunaan teknologi, baik menyangkut sensor tubuh hingga internet of things (IoT) serta kecerdasan buatan (AI).
Dalam hal ini Jokowi menyebut kerjasama dengan perusahaan teknologi telah dilakukan menggunakan telemedicine.

"Saya sangat menghargai, sekarang kita telah menggunakan dengan bekerja sama dengan perusahaan teknologi menggunakan telemedicine," ungkapnya.
"Sehingga orang tidak perlu bertemu dengan dokter, tidak perlu harus ke rumah sakit tetapi bisa konsultasi kesehatan lewat telemedicine,” imbuhnya
Sementara hal yang ketiga kata Jokowi, mengenai komunikasi yang efektif dan transparan kepada media.
"Hal ini harus dilakukan dengan detail dan baik," kata Jokowi.
"Jangan sampai banyak berita yang baik tidak bisa disampaikan, sehingga rasa optimis masyarakat menjadi cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif," tegasnya.
Lebih lanjut Jokowi menngungkapkan hal keempat yang dapat membendung penyebaran Covid-19.
Baca: Jokowi: Pangkas Belanja yang Bukan Prioritas untuk Tangani Virus Corona
Baca: Jokowi Instruksikan Pengujian Sampel Corona Ditingkatkan Serta Pelacakan Secara Agresif
Yakni terkait penegakan hukum dengan dukungan aparat negara.
“Ini juga penting dilakukan dalam hal ini, sehingga betul-betul masyarakat kita memiliki kedisiplinan yang kuat untuk menghadapi ini,” ucap Jokowi.
Selanjutnya, Presiden RI ini menitipkan kepada jajarannya untuk memastikan arus logistik terus berjalan lancar.
"Saya titip betul meskipun sudah disampaikan berkali-kali, arus logistik jangan sampai terganggu, baik distribusi dari pusat ke daerah, maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah," ujarnya.
Hal terakhir Jokowi kembali mengingatkan agar berbagai stimulus ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat tepat sasaran.
“Dan yang terakhir, stimulus ekonomi yang kita keluarkan harus betul-betul tepat sasaran," tegasnya.
"Dan semua kebijakan-kebijakan itu kita fokuskan pada pemutusan rantai penyebaran Covid-19,” jelas Jokowi.
Baca: Presiden Jokowi: Ada 103 Daerah Belum Anggarkan Jaring Pengaman Sosial Terkait Corona
Baca: Jokowi Minta Mendagri dan Menkeu Tegur Daerah yang Belum Relokasikan APBD untuk Covid-19
Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Belum Alokasi Anggaran untuk Corona
Presiden Jokowi melihat masih ada beberapa daerah yang APBN-nya masih berjalan seperti biasa (business as usual) di tengah pandemi Covid-19.
Melihat hal ini Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menegur daerah-daerah tersebut.
"Saya melihat, setelah dicermati dan mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual," ujar Jokowi.
"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," imbuhnya.
Kepala Negara ini menyebut ada beberapa daerah yang belum menganggarkan atau menyampaikan data anggaran terkait penanganan Covid-19.
Baca: Paham Jokowi Tak Mau Lockdown, Karni Ilyas Bandingkan dengan Singapura hingga AS: Kita Enggak Punya

"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, lalu terdapat 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi," tegas Jokowi.
"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," imbuhnya.
Artinya kata Jokowi masih ada di antara kita yang masih belum memiliki respon pada situasi yang tidak normal ini.
"Sekali lagi, saya minta Mendagri dan Bu Menteri Keuangan membuat pedoman yang di daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan-kegiatan yang ada," tegas Jokowi.
Sehingga kata Jokowi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki visi dan prioritas yang sama untuk secara kompak mengatasi penyebaran Covid-19. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya)