Jokowi Minta Tes PCR Corona Diperluas

-Masyarakat Sudah Menunggu Bantuan

TRIBUNNEWS.COM, KARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tes virus corona (Covid-19) melalui metode Polymerase Chain Reaction (PCR) diperluas jangkauannya ke masyarakat. Presiden menyebutkan, upaya itu dilakukan untuk mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel di laboratorium.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19 melalui sambungan siaran langsung YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (13/4/2020).

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal, yang pertama saya ingin tes PCR ini betul-betul bisa diperluas jangkauannya dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel terutama di daerah epicentrum," kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, dirinya menerima laporan jumlah laboratorium yang sudah bertambah dalam proses pemeriksaan spesimen sampel virus corona. Ia mendapat laporan bahwa ada 29 tempat dari 78 yang dipersiapkan untuk uji spesimen. Presiden pun berharap ada penigkatan jumlah pemeriksaan setiap harinya mencapai 10 ribu orang.

Baca: Peringatan Dini Cuaca BMKG Hari Ini, Selasa 14 April 2020: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir

Baca: Foto SMA Najwa Shihab Viral, Ini Potret Transformasi Putri Quraish Shihab dari Bocah Hingga Dewasa

Baca: PSBB Diterapkan Sejak 10 April, Masih Banyak Warga Tidak Kenakan Masker saat Berkendara

"Tes PCR sampai hari ini sudah menjangkau 26.500 tes, ini juga lompatan yang baik," ucap Jokowi, "tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa men-tes lebih dari 10 ribu," jelasnya.

Gunakan Telemidicine

Jokowi juga mengingatkan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengenai Manajemen Penanganan Pasien. Presiden Ingin pengaturan penanganan pasien berjalan sebaik mungkin.

Menurut Presiden, pasien Corona yang dalam kondisi sakit ringan-sedang bisa di bawa ke RS Darurat Wisma Atlet. Bahkan mereka yang tidak membutuhkan penanganan intensif bisa dirawat di rumah.

"Ini semua RS harus tahu, kemudian yang perlu penanganan intensif bisa dibawa ke RS yang ada, dan kalau yang tidak perlu penanganan intensif bisa dirawat di rumah dengan isolasi mandiri," katanya.

Selain itu, menurut Presiden, masyarakat saat ini bisa memanfaatkan Telemedicine. Dengan pengobatan jarak jauh melalui aplikasi, akan
mengurangi resiko pada tenaga medis tertular penyakit.

"kita memiliki RS tanpa dinding, telemedicine. ini akan sangat bagus kalau ini bisa disampaikan. Ini saya kira bedanya kita dengan negara lain. Tidak semua orang harus ke dokter atau ke RS atau ke Puskesmas tapi bisa lewat telemedicine sehingga mengurangi risiko pada tenaga medis," pungkasnya.

Bansos Diimplementasikan

Terkait bantuan sosial, Jokowi menginstruksikan jajaran menterinya untuk segera mengimplementasikan kebijakan pengurangan dampak ekonomi Pandemi Corona. Baik itu Program bantuan sosial (Bansos) maupun Jaring Pengaman Sosial (Social safety net).

"Berkaitan dengan dampak sosial ekonomi, saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan juga minggu ini (kebijakan) semuanya harus bisa jalan," katanya kemarin.

Pasalnya, kata Presiden, kondisi saat ini sudah mendesak. Sehingga masyarakat harus segera menerima manfaat bantuan tersebut.

"Baik yang berkaitan dengan kartu pra-kerja, baik yang berkaitan dengan PKH (Program Keluarga Harapan), baik yang berkaitan dengan bantuan sosial langsung, baik berkaitan dengan kartu sembako, baik yang berkaitan dengan pembagian sembako di Jabodetabek, semuanya harus jalan minggu ini," pintanya.

Hasil pemantauan di lapangan, kata Presiden, masyarakat saat sudah menunggu bantuan tersebut. Jangan sampai, menurutnya, ada anggapan bahwa kebijakan bantuan, hanya di mulut saja dan tidak ada realisasinya.

"Kemarin saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat, jangan nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja tapi barang tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," katanya lagi mengingatkan menterinya.

Sebelumnya, selain jaring pengaman sosial (social safety net). pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah yang terkena dampak Pandemi Corona. Bantuan sosial tersebut ada yang berupa bantuan sembako ataupun bantuan langsung tunai (BLT).

Pertama yakni bantuan khusus bahan pokok (sembako) dari pemerintah pusat untuk masyarakat DKI Jakarta. Nilainya sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan.

"Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 KK, dengan alokasi anggaran Rp, 2,2 triliun," kata Presiden dalam konferensi pers, Kamis, (9/4) lalu.

Kedua yakni bantuan sembako yang ditujukan bagi masyarakat di daerah penyangga Jakarta, yakni Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Bantuan diberikan kepada 576 ribu kepada keluarga.

"Dengan nilai 600 ribu per bulan, selama tiga bulan, dengan total anggaranp Rp 1 triliun," katanya.

Bantuan ke tiga ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah di luar Jabodetabek. Jenis bantuan yang diberikan bukan bantuan sembako melainkan bantuan langsung tunai alias BLT. Adapun mereka yang menerima bantuan adalah masyarakat yang belum menerima program bantuan apapun dari pemerintah, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Program Kartu Sembako.

"Diberikan kepada sembilan juta Kepala Keluarga, sebesar 600 ribu per bulan, diberikan selama tiga bulan. Dengan total anggaran yang disiapkan Rp 16,2 triliun," katanya.

Keempat, yakni pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa. Presiden mengatakan, bantuan sosial tersebut akan diberikan kepada 10 juta Keluarga.

"Besarannya Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan dengan anggaran yang disiapkan Rp 21 triliun," katanya.

Selain itu terdapat Program Keselamatan yang akan dilakukan oleh Polri. Presiden mengatakan, program tersebut seperti program kartu Pra-Kerja yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Program ditujukan kepada 197 ribu pengemudi taxi, sopir bus, sopir truk, dan kernet.

"Akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan di sebesar Rp 360 miliar," kata pria asal Solo itu. (fransiskus/taufik/tribunnetwork/cep)