Persatuan Perawat Desak Pemerintah dan RS Lebih Transparan soal Data Pasien Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen rumah sakit dan pemerintah didesak untuk lebih terbuka dan transparan terkait data pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau Covid-19.

Desakan tersebut datang dari DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara.

Baca: Sudah 81.368 Warga Jakarta Ikuti Rapid Test, 3.103 Dinyatakan Reaktif Terhadap Covid-19

Menurut Ketua DPD PPNI Jakarta Utara H Maryanto, saat ini para perawat masih minim data para pasien positif Covid-19

Terutama perawat yang bekerja di rumah sakit swasta.

"Dari manajemen ada juga yang kurang terbuka dengan kondisi apakah itu (pasien) Covid-19 atau bukan," kata Maryanto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Padahal, jika data sulit diakses itu bisa berbahaya tak hanya bagi perawat tetapi juga bagi seluruh tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut.

Apabila ada data yang akurat mengenai pasien positif Covid-19 bagi para perawat, mereka akan bisa lebih berhati-hati ketika merawat.

Sebaliknya, apabila data pasien positif serta tracing-nya tak terbuka, itu akan menimbulkan kebingungan dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) penanganan pasien.

Maryanto memuji keterbukaan data yang mulai dilakukan di rumah sakit pemerintah.

"Kalau pemerintah mulai terbuka, cuma kalau petugas (kesehatan) kena, ini yang ditutup," ucap Maryanto.

Ia menjelaskan, salah satu manfaat keterbukaan data mengenai tracing pasien Covid-19 ialah untuk efisiensi penggunaan alat pelindung diri (APD).

Hingga saat ini, sebanyak 16 perawat di Jakata Utara telah dinyatakan positif Covid-19.

Baca: Kepergian Lord Didi Kempot Menyisakan Duka dan Kesan dari Jokowi Hingga Gofar Hilman

Sebanya 14 perawat berstatus pasien dalam pemantauan (PDP) dan 69 orang dalam pemantauan (ODP).