Breaking News:

Virus Corona

Banggar DPR Setuju Perppu Corona, Pakar Hukum: Penanggulangan Covid-19 Butuh Aturan

Namun, apabila ditolak maka Perppu itu menjadi tidak berlaku dan harus segera dicabut

Shutterstock
Ilustrasi virus corona.(Shutterstock) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional akibat dampak dari pandemi virus corona atau Covid-19.

Pada saat ini, draft Perppu sudah diserahkan ke pihak DPR RI.

Baca: Anies Terbitkan Pergub Sanksi: Kendaraan Langgar Ketentuan PSBB Siap-siap Diderek

Apabila disetujui, maka Perppu itu akan menjadi undang-undang.

Namun, apabila ditolak maka Perppu itu menjadi tidak berlaku dan harus segera dicabut.

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk dibahas dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020.

Sehingga, Perppu tersebut bakal dijadikan undang-undang.

Pengamat Hukum Ikhsan Abdullah mengatakan pada situasi pandemi virus corona dibutuhkan aturan hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah ataupun lembaga terkait untuk mengambil keputusan.

"Diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah," kata Ikhsan, pada sesi diskusi virtual "Cari Solusi Pembiayaan Syariah yang Tertunda Akibat Covid-19", Senin (11/5/2020).

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved