TAG
Banggar DPR
Berita
Foto (2)
-
Banggar DPR Apresiasi Pemerintah Atas Capaian Pendapatan Negara yang Meningkat di Tengah Pandemi
Menurut Said, kedisiplinan diperlukan agar APBN tidak keluar jalur, sehingga fiskal tetap terkendali dan pruden.
-
Banggar DPR Apresiasi Kinerja Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Banggar DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, sejak terjadinya pandemi pada Maret 2020 hingga pertengahan 2021.
-
KPK Usut Penganggaran PMD oleh Banggar DPRD DKI Lewat Prasetyo Edi
Prasetyo merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang mempunyai tanggung jawab untuk mengesahkan anggaran.
-
Legislator Minta Rekomendasi DPR dalam P2 APBN Tidak Dihilangkan
Anggota Banggar DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta agar Bagian Rekomendasi DPR RI dalam P2 APBN tidak dihilangkan.
-
Ketua Badan Anggaran DPR Sebut Pidato Jokowi Optimis & Realistis soal Target RAPBN 2022
Secara umum Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 sejalan dengan pembahasan awal Pokok Pokok RAPBN 2022 antara pemerintah dan DPR.
-
Said Abdullah: Optimalkan PPKM Darurat Jawa Bali
Said Abdullah meminta pemerintah memberikan tambahan anggaran yang lebih memadai, khususnya kepada aparat gabungan keamanan TNI-Polri.
-
Pemerintah Diminta Persiapkan Skenario Terburuk Antisipasi Pandemi Covid-19 Berlangsung Lama
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah menyusun skenario terburuk untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 berlangsung lama.
-
Ketua Banggar DPR Sebut Polemik PPN dalam RUU KUP Cenderung Aneh dan Multitafsir
Polemik seputar rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga kini belum juga surut
-
Ketua Banggar DPR Minta Aparat Penegak Hukum Diturunkan untuk Kendalikan Penyebaran Covid-19
Said meminta pemerintah menurunkan Aparat Penegak Hukum (APH), baik dari TNI maupun Polri untuk memastikan masyarakat taat akan Prokes.
-
Banggar DPR: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi
Menurut Ketua Banggar, asumsi dasar fiskal juga harus sejalan dengan rencana pemulihan ekonomi nasional lewat kebijakan fiskal yang memadai.
-
Banggar DPR Sebut 76 Persen Penerima Subsidi LPG 3 Kg Salah Sasaran
Subsidi LPG hanya dinikmati masyarakat miskin sekitar 24 persen dari total penyaluran. Sisanya sebesar 76 persen justru masuk ke kantong orang kaya.
-
Said Abdullah: Semangat Bung Karno Harus Menjadi Roh dan Spirit Membangun Papua
Pasalnya, spirit Presiden Pertama RI ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tanah mutiara hitam sekarang ini.
-
Ketua Banggar DPR Sampaikan Dukungan Politik Anggaran untuk Tuntaskan Covid-19
Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah test, tracing dan isolasi harus dengan menajemen yang baik.
-
Banggar DPR Dorong Vaksinasi Gratis Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Tanpa Kecuali
Ketua Banggar DPR, MH Said Abdullah minta pemerintah menyediakan vaksin covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
-
Banggar Sebut Kondisi Ekonomi RI Memasuki Fase Titik Balik dari Keterpurukan
Meski masih mengalami kontraksi, namun seluruh komponen pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan trend meningkat bahkan telah melewati fase kritisnya.
-
Muncul Hoax Soal UU Omnibus Law Ciptaker, Banggar DPR Khawatir Motifnya Memprovokasi Buruh
MH Said Abdullah menyesalkan terjadinya banyak miss informasi di masyarakat paska Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan menja
-
F-PKB DPR Ingatkan Pentingnya Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pemerataan Bantuan UMKM
F-PKB mendorong kepada pemerintah untuk melakukan pendataan UMKM dan pemerataan bantuan untuk UMKM hingga ke pelosok.
-
Ketua Banggar DPR Prediksi Indonesia Menuju Ambang Resesi pada Kuartal III 2020
Kebijakan PSBB guna mengurangi penyebaran virus covid-19 berdampak menurunnya aktivitas ekonomi.
-
Banggar DPR Nilai Perlunya Kebijakan Antisipasi Pasar Keuangan Akibat PSBB Jakarta
Said juga meminta agar BI bisa terus berkoordinasi bersama dengan pemangku kebijakan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah.
-
Legislator PDIP Nilai Subsidi Energi Pro Rakyat Harus Terus Dikawal
Sehingga terang dan jelas penetapan angka-angka tersebut didasarkan pada data-data yang tertanggung jawab.
