Virus Corona

Aparat Diminta Tegas Kawal Daerah Perbatasan Untuk Cegah Penyebaran Corona

Aparat keamanan dan ASN yang bertugas di daerah perbatasan terkait penegakan PSBB harus tegas

TRIBUN JABAR/ZELPHI
Ilustrasi: Petugas memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan dan tidak menggunakan sarung tangan di check point jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Sabtu (9/5/2020). Chek point dilokasi ini merupakan jalan masuk menuju Kota Cimahi dari arah Kabupaten Bandung Barat. Sampai hari ini pelanggaran yang masih dilakukan oleh pengendara sepedamotor adalah kelalaian menggunakan sarung tangan. (Tribun Jabar/Zelphi) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat keamanan dan ASN yang bertugas di daerah perbatasan terkait penegakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus tegas dan ekstra ketat dalam mengawasi arus kendaraan dan orang yang keluar masuk ke suatu daerah.

Apalagi pergerakan orang yang berasal dari daerah epicenter virus corona atau Covid-19.

"Tidak ada istilah terkecoh atau merasa segan dan kompromi. Apalagi diakal-akali pula dengan berbagai alasan dan modus. Ketegasan aparat dan ASN sangat dituntut di daerah perbatasan dan ini agar pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan," kata anggota DPR RI fraksi PAN, Guspardi Gaus kepada Tribunnews.com, Selasa (12/5/2020).

Baca: Melihat Keunikan Desa Nagaro di Jepang, Desa yang Dihuni Ratusan Boneka

Guspardi melihat penerapan PSBB yang telah diterapkan masih kurang maksimal.

Sebab masih banyak terjadi pelanggaran di berbagai daerah di Indonesia, baik dari masyarakat sendiri maupun aparat yang belum optimal melakoni tugasnya terkait penanganan wabah Corona ini.

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat ini mengatakan berbagai upaya persuasif telah dilakukan pemerintah agar warga mentaati aturan PSBB.

Baca: Pandemi Covid-19 Berdampak Terhadap Ketersediaan Obat ARV UntukPenderita HIV/AIDS

Sanksi ringan seperti push up di tempat dan berbalik arah bagi kendaraan yang coba melintas di berbagai daerah di Indonesia telah diterapkan.

Bahkan, beberapa daerah mengancam sanksi pidana ringan bagi warga yang melanggar.

Hal ini semata untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 yang sudah hampir merata ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

"Beberapa kasus itu diharapkan menjadi pelajaran bagi daerah lainnya dan diminta betul aparat keamanan dan ASN yang bertugas mengamankan daerah perbatasan untuk bekerja ekstra keras dan tegas menegakkan aturan," ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

Guspardi mengatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kedatangan orang masuk ke suatu daerah harus benar-benar diperhatikan.

Tidak lolos dari persyaratan dan ketentuan yang berlaku harus ditolak masuk.

Menurutnya berbagai modus akan dilakukan oleh oknum. Karena itu ia meminta aparat harus tegas dan ekstra ketat.

"Jangan diberi ruang kelonggaran sedikit pun. Selama ini, masih ada celah dan kelonggaran di lapangan," ujarnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved