Ridwan Kamil Sebut Angka Kasus Baru Positif Covid-19 di Jawa Barat Menurun Setelah Diterapkan PSBB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan angka kasus baru positif corona atau Covid-19 di Jawa Barat turun signifikan sejak awal Mei 2020.

Hal tersebut dikatakan Ridwan Kamil berdasarkan pemantauan langsung data pasien terinfeksi Covid-19 di Jawa Barat

Kang Emil, sapaan akrabnya, menyampaikan penurunan tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan di Jawa Barat sejak 6 Mei 2020.

"Kita melakukan statistik setiap harinya pasien di rumah sakit. Ada penurunan pasca PSBB. Yang tadinya akhir April ada 450-an kasus positif di rumah sakit se-Jawa Barat, sudah seminggu ini turun di 350-an atau turun di hampir 100-an pasien," kata Kang Emil saat menjadi pembicara Ngobrol Tempo, Kamis (14/5/2020).

Namun demikian, Emil mewaspadai adanya pasien Covid-19 baru yang merupakan 'impor' dari daerah lain.

Salah satunya berasal dari pemudik yang disebutkan telah masuk sebanyak 360 ribu orang di Jawa Barat.

"Jadi ini yang mengkhawatirkan kita bahwa sebenarnya pemudik ini Orang Tanpa Gejala. Karena pasien covid baru di rumah sakit ini kan lagi turun. Kalau ditemukan positif baru itu pasti kelompok orang tanpa gejala dan mayoritas datang dari pemudik," ungkapnya.

Atas dasar itu, Emil mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar mengimbau warganya untuk mudik ke kampung halaman sampai pandemi Virus Corona berakhir.

"Jadi kita harus bekerjasama dengan para ulama untuk mengimbau jangan mudik dengan fatwa-fatwanya. Kami minggu ini juga membuat video kreatif untuk viralkan yang sifatnya menakutkan untuk menunjukkan berita-berita bagaimana orang tua korban yang jadi korban anaknya mudik. Itu akan kita viralkan dan supaya jadi imbauan pemudik yang masih ngotot di Idul Fitri," katanya.

Relaksasi Transportasi Umum Kurang Menguntungkan Dari Sisi Kesehatan

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan relaksasi yang dilakukan pemerintah pusat terkait transportasi umum dinilai tidak menguntungkan dalam segi kesehatan.

Alasannya, masih ditemukan warga yang positif Covid-19 saat menumpangi angkutan umum.

"Relaksasi transportasi ini kurang menguntungkan dari sisi kesehatan. Karena kita melakukan protokol kesehatan itu di stasiun, terminal kepada mereka yang datang walaupun ngakunya mereka membawa surat tugas sesuai yang dianjurkan," kata Ridwan Kamil saat menjadi pembicara Ngobrol Tempo, Kamis (14/5/2020).

Baca: Update 14 Mei 2020: Peta Sebaran Pasien Positif Virus Corona di 34 Provinsi Indonesia

Berdasarkan data hasil protokol kesehatan itu, menunjukkan sebanyak 1 persennya ternyata terjangkit virus Covid-19 usai diperiksa.

Padahal, penumpang tersebut telah menjalankan physical distancing sesuai aturan pemerintah.

"Kita menemukan 1 persen itu terdampak Covid. Misalnya dari 300 orang itu 3 orangnya terdampak Covid. Jadi walaupun penumpang itu sudah jaga jarak menurut teori testing itu tetap menemukan 1 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kang Emil, sapaan akrabnya, akan melaporkan data tersebut kepada Kementerian Perhubungan.

Baca: UPDATE Remaja Pembunuh Bocah yang Alami Pelecehan Seksual, Minta Ditemani Psikolog sampai Melahirkan

Temuan itu diharapkan jadi bahan evaluasi terkait relaksasi transportasi umum tersebut.

"Jadi itu di mana-mana, di kereta, di bus, di terminal dan sebagainya. Ini harus saya laporkan di Kementerian Perhubungan," katanya.

Baca: Perankan Legenda Tinju Ellyas Pical di Film Exocet Paling Menantang dalam Karier Jefri Nichol

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan relaksasi masyarakat, untuk dapat beraktivitas menggunakan transportasi umum sejak 7 Mei 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan angkutan udara, laut, dan darat yang kembali beroperasi harus menaati protokol kesehatan.

"Protokol ini akan diberikan kriteria protokoler pencegahan tersebut oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian Kesehatan," ucap Budi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/5/2020).