Breaking News:

Virus Corona

Saran Komisi X DPR: Sekolah Dapat Dibuka di Daerah yang Tak Ditemukan Kasus Covid-19

Namun, Dedi mengatakan syaratnya khusus daerah yang sudah tidak ada kasus virus corona atau Covid-19

Dok. Guru SMPN Pruda/Kompas.com
Seorang guru di Kecamatan waiblama, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur sampai harus meletakkan radio di atas atap sekolah agar anak-anak bisa mendengarkan program belajar mengajar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dapat membuka kembali kegiatan belajar di sekolah pada Juli 2020.

Namun, Dedi mengatakan syaratnya khusus daerah yang sudah tidak ada kasus virus corona atau Covid-19.

Baca: Komisi X DPR Minta Kemendikbud Buka Sekolah Setelah Virus Corona Dinyatakan Selesai

"Kalau zona hijau dan pemerintah daerahnya menjamin daerahnya hijau, tidak terbukti ada kasus Covid-19 dan efek mudik tidak menambah kasus lagi, itu bisa dibuka Juli ini," kata Dede saat dihubungi Tribun, Jakarta, Jumat (15/5/2020).

"Tapi jika diberlakukan (buka sekolah Juli), menurut hemat saya tidak bisa sekaligus anak sekolah masuk, harus jaga jarak, pakai masker. Yang biasa kelas 40 orang, mungkin yang boleh masuk 20 orang, jadi secara bertahap," sambung Dede.

Dede mencontohkan, sekolah dapat dibuka di daerah zona hijau seperti daerah pinggir, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini juga mengalami kendala saat menjalankan metode belajar dengan sistem daring.

"Kalau di sana tidak ada kasus lagi, tidak ada penyebaran dan sudah hijau, boleh bulan Juli ini. Tapi boleh atau tidaknya dibuka sekolah tidak serempak, belum ada pembahasan secara khusus," tutur Dede.

Oleh sebab itu, Dede mengaku akan menanyakan kepastian pembukaan sekolah pada rapat Komisi X DPR dengan Kemendikbud yang akan dilaksanakan pada pekan depan.

"Rencana Senin besok rapat dengan per direktorat, masih pembahasan anggaran. Tapi, kami bisa tanyakan juga opsi apa yang akan diambil Kemendikbud," kata Dede.

Menurut Dede, saat rapat dengan Kemendikbud sebelumnya telah dipaparkan tiga skenario pembukaan sekolah kembali di tengah situasi saat ini.

Skenario pertama, kata Dede, sekolah dibuka pada Juli 2020 dengan catatan pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir.

Artinya, daerah tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan BNPB telah mencabut status tanggap darurat terkait Covid-19.

"Skenario kedua yaitu jika ternyata belum bisa dicabut (PSBB atau tanggap darurat), tetap belajar dilakukan secara daring. Artinya, semester depan belajarnya masing menggunakan metode daring," papar politikus Partai Demokrat itu.

Baca: Warga Manggarai Barat Pukul Petugas Medis, Diduga Hasil Rapid Test Covid-19 Tersebar

Sementara skenario ketiga, Kemendikbud menggeser tahun ajaran baru pada Januari 2021, seperti telah dilakukan beberapa negara dalam menyikapi pandemi Covid-19.

"Ini masih dikaji karena akan berdampak pada kampus atau sekolah yang melakukan penerimaan mulai bulan Mei ini. Ini kan akan merubah seluruh sistem pendidikan di Indonesia," tutur Dede.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved