Sejumlah Kebijakan saat Pandemi Dinilai Tak Berdasar Sains, Peneliti: Belum Menjadi Budaya

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah kebijakan pemerintah di masa pandemi dinilai tidak bertumpu pada sains.

Hal itu disampaikan oleh dr. Iswanto saat menjadi moderator dalam Webinar bertajuk 'Hari Kebangkitan Nasional: Berkhidmat pada Sains' yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2020) lalu.

"Tema ini kami ambil karena tentu kami berkaca pada masa lalu, dimana kebangkitan nasional itu digawangi oleh para cerdik-pandai, kedua melihat konteks pada hari ini, terutama di era pandemi, kita tahu bahwa banyak orang yang terinfeksi."

"Kebijakan pemerintah ada tapi menurut yang kita amati, masih banyak yang tidak bertumpu pada sains," ungkap Iswanto saat membuka webinar pada Rabu sore.

"Di awal-awal pandemi kita tahu ada yang seperti agak mitologis, melihat pandemi ini 'kita bisa menyelesaikan pandemi ini dengan nasi kucing' misalnya, dan banyak hal kemudian tidak berdasarkan sains dalam menyelesaikan pandemi ini," sambungnya.

Baca: Lembaga Eijkman Ungkap Alasan Indonesia Harus Bikin Vaksin Corona Sendiri

Mengenai hal itu, peneliti yang juga merupakan Direktur Lembaga Eijkman tahun 1992-2014, Prof. Dr. Sangkot Marzuki, M.Sc., Ph.D., D.Sc, mengatakan di Indonesia sains memang tidak dijadikan pola pikir dan budaya.

"Tadi kan kita awalnya komplain bahwa keputusan kebijakan yang diambil itu tidak berdasarkan sains dan teknologi, kenapa?"

"Karena memang tidak ada di Indonesia ini sains sebagai pola pikir dan budaya," ungkap Sangkot melalui Webinar di Zoom, Rabu.

"Kalau kita mau mengubah itu, kalau kita mau menegakkan yang Presiden Jokowi katakan revolusi mental tapi revolusi mental terkait dengan sains, itu tergantung komitmen kita," tambahnya.

Sementara itu, Sangkot menilai Indonesia perlu membangun scientific culture excellence.