Virus Corona
Tanggapi Tudingan Warganet, Mahfud Beberkan Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah
Empat perhitungan model matematis tersebut diajukan oleh BIN, Menko Perekonomian, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi tudingan warganet di media sosial yang menyebut pemerintah mengambil keputusan secara asal-asalan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Mahfud mencontohkan proses pengambilan keputusan pemerintah terkait dengan pelonggaran PSBB di setiap daerah didasarkan pada perhitungan ilmiah.
Ia menjelaskan hampir setiap hari kecuali akhir pekan pemerintah menggelar sidang kabinet untuk menghitung tingkat resiko di setiap daerah di Indonesia.
Mahfud mengungkapkan dalam sidang kabinet tersebut ada empat perhitungan model matematis yang digunakan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pelonggaran PSBB.
Empat perhitungan model matematis tersebut diajukan oleh BIN, Menko Perekonomian, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden.
Meski didasarkan pada enpat perhitungan matematis yang berbeda, namun menurut Mahfud perhitungan tersebut selalu membuahkan kesimpulan yang sama.
Kesimpulan tersebutlah yang menurut Mahfud kemudian dihadikan dasar untuk memetakan tingkat resiko di tiap daerah di Indonesia berdasarkan zonasi yakni merah, kuning, oranye, dan hijau.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam Webinar Pancasila bertajuk "Gotong Royong di Tengah Pendemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancssila Universitas Gadjah Mada pada Senin (1/6/2020).
Baca: Soal New Normal, Mahfud MD: Nanti Kita Akan On-Off
"Pengambilan keputusan pemerintah itu tidak asal-asalan seperti banyak dikatakan orang di medsos ini tidak berdasar scientific. Dasarnya scientific," kata Mahfud.
Lebih jauh, bahkan menurut Mahfud kini pemerintah telah mampu menghitung tingkat resiko di tingkat desa.
"Bahkan kita sekarang sudah masuk ke tingkat menghitung di tingkat desa. Di desa mana sekarang yang bersih, di desa mana yang ada satu, dua, orang terkena covid itu. Jadi tidak mungkin kita mengambil keputusan tanpa scientific. Semua sudah dipertimbangkan. Semua ahli sudah dipanggil. Jadi tidak mungkin pemerintah itu mengambil keputusan asal-asalan, tapi yang pasti pemerintah itu harus mengambil keputusan," kata Mahfud.