Breaking News:

Virus Corona

PNS Pemprov DKI Mulai Masuk Per 8 Juni Dengan Sistem Shifting

Dalam SE tersebut, Setda DKI mengatur sistem pembagian jadwal kerja PNS yang mulai efektif per Senin, 8 Juni 2020.

Tribunnews/JEPRIMA
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mengikutii acara halal bihalal dengan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). Acara tersebut diikuti oleh ratusan pegaiwai balaikota Jakarta. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretariat Daerah DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor 38/SE/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemprov DKI.

Dalam SE tersebut, Setda DKI mengatur sistem pembagian jadwal kerja PNS yang mulai efektif per Senin, 8 Juni 2020.

Serta ketentuan seperti porsi pegawai yang bekerja di kantor, sistem shift, hingga kriteria pekerja yang diminta bekerja dari rumah.

Saat dikonfirmasi perihal surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir membenarkan.

"Benar," ucapnya lewat pesan singkat, Sabtu (6/6/2020).

Baca: PSBB Transisi di DKI Jakarta Harus dengan Pengawasan Ketat

Tertuang dalam SE, pengaturan jadwal mengacu pada ketentuan jumlah pekerja yang beraktivitas di kantor sebanyak 50 persen dari total pegawai, jarak tempat tinggal, dan jenis kendaraan yang digunakan.

Pada poin pertama, setiap Kepala Perangkat Daerah diminta mengatur jadwal kerja bagi ASN di unit kerjanya, dengan pembagian sehari kerja di rumah (50 persen) dan sehari kerja di kantor (50 persen).

"Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di kantor paling banyak sebesar 50 persen dari jumlah pegawai," tulis SE tersebut.

Waktu pegawai yang bekerja di kantor, paling sedikit 7,5 jam sehari. Sistem shifting terbagi dua dengan jarak 2 jam.

Pembagiannya yaitu Senin - Kamis jam kerja shift pertama pukul 7.00 - 15.30 WIB, dan shift kedua 9.00 - 17.30 WIB. Sementara Jumat pukul 7.00 - 16.00 WIB, dan 9.00 - 18.00 WIB.

Bagi pegawai yang bekerja dari rumah diprioritaskan bagi ASN yang memiliki kondisi sehat atau faktor komordibitas pegawai seperti kondisi hamil ataupun punya penyakit penyerta.

Pegawai yang bekerja di rumah juga punya jam kerja sama yakni 7,5 jam sehari.

Surat Edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah ini mulai dilaksanakan pada Senin, 8 Juni 2020.

 "Surat Edaran ini mulai dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020," tutup surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Saefullah.
 

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved