Breaking News:

Virus Corona

Ombudsman DKI: Kebijakan Ganjil Genap Sepeda Motor Terlalu Dipaksakan

Kebijakan penerapan ganjil genap di PSBB transisi ini walaupun tidak langsung dilaksanakan, menurut kami terlalu dipaksakan

SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
PSBB HARI TERAKHIR - Petugas berjaga dan mengatur lalu lintas di bundaran Waru pada PSBB tahap III hari terakhir pelaksanaan, Senin (8/6). Check point bundaran Waru, kendaraan roda dua dan empat tampak kondusif dilakukan screening oleh petugas dan tanpa adanya penumpukan kendaraan. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Ombudsman perwakilan DKI Jakarta Teguh Nugroho mengatakan kebijakan penerapan ganjil genap untuk sepeda motor terlalu dipaksakan.

Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya mengadakan kajian terlebih dahulu terkait dampak dari pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kajian dari kapasitas masing-masing angkutan umum massal.

"Kebijakan penerapan ganjil genap di PSBB transisi ini walaupun tidak langsung dilaksanakan, menurut kami terlalu dipaksakan," ujar Teguh, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (9/6/2020).

Baca: Virus Corona di Surabaya dan Jabodetabek Memiliki Perbedaan Jenis 

"Dikhawatirkan akan terjadi penumpukan dan antrian penumpang untuk masuk ke transportasi umum. Karena transportasi umum juga menerapkan physical distancing dan mengurangi kapasitasnya lebih dari 50 persen," imbuhnya.

Teguh mengatakan yang terpenting untuk saat ini adalah membatasi potensi transmisi dari Covid-19.

Baginya potensi transmisi akan lebih berkurang ketika kebijakan ganjil genap tak diterapkan.

Karena penerapan kebijakan yang melibatkan sepeda motor akan menyebabkan peningkatan penumpang transportasi publik secara drastis.

"Kalau ganjil genap diberlakukan, sebagian pengguna kendaraan pribadi akan menambah beban transportasi publik. Dan itu yang terjadi kemarin di Bogor, dan daerah penyangga lainnya," kata dia.

Selain itu, dia menuturkan warga yang mempergunakan kendaraan pribadi pada dasarnya lebih kurang beresiko untuk tertular Covid-19 dibanding warga yang memakai transportasi umum.

Oleh karenanya, Ombudsman DKI meminta Pemprov DKI untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan para stake holder di bidang transportasi publik terkait kesiapan kapasitas angkutan umum massal.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved