Tjahjo Kumolo: Pembagian Shift Kerja Pegawai Dilakukan Untuk Hindari Kerumunan Penumpang

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan rencana pembagian shift kerja para pegawai dilakukan setelah mencermati penumpukan penumpang yang terjadi pada saat aktivitas perkantoran dibuka pada awal pekan lalu.

"Ini mencermati kemarin, di DKI dengan PSBB transisi ini, lonjakan berkerumunnya, menggerombolnya para pekerja dan masayarakat di berbagai transportasi akan sangat-sangat mencemaskan. Karena apapun tugas atau kerja di kantor di rumah pada prinsipnya harus mengikuti tatanan baru yaitu protokol kesehatan," kata Tjahjo Kumolo, Jumat (12/6/2020).

Karena itu, menurut Tjhajo pihaknya segera menggelar rapat dengan sejumlah kementerian, yakni Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kemenko PMK, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengurangi penumpukan tersebut.

Baca: Indra Sjafri Puji Perkembangan Dunia Kepelatihan di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir

Menurut Tjahjo Kumolo hasilnya disepakati bahwa akan ada pembagian shift bari para pekerja yang akan diatur melalui surat edaran masing-masing kementerian.

"Ini yang kemarin diarahkan oleh Gugus Tugas kepada kita semuanya untuk segera mempersiapkan itu dengan baik, yang nantinya akan dikeluarkan dengan surat edaran Kementerian PANRB bersama Kementerian BUMN, bersama Kementerian Tenaga Kerja, yang tentunya di bawah koordinasi Kemenko PMK dan Gugus Tugas," katanya.

Surat Edaran Kementeriannya sendiri untuk mengatur pembagian shift kerja pegawai ASN akan terbit pekan depan.

"Semoga SE (surat edaran) keluar Selasa depan," kata Tjahjo.

Baca: 4 Tahun Kasus Kopi Sianida Berlalu, Jessica Wongso Dikabarkan Jadi Pendiam dan Suka Mengurung Diri

Meski usulan pembagian shift kerja untuk mengurangi penumpukan penumpang di masa new normal itu ditujukan pada seluruh pegawai mulai dari ASN, TNI/Polri, BUMN, dan Swasta.

Namun, menurut Tjahjo SE yang diterbitkan hanya untuk ASN saja.

"Minggu depan semoga keluar SE Menpan RB," katanya.

Baca: KPAI Minta Pemerintah Segera Terbitkan Protokol Kesehatan Covid-19 Khusus Pesantren

Selain itu, berdasarkan hasil rapat pihaknya sepakat mengusulkan penerapan kerja shift yaitu shift 1 pada pukul 07.30-15.00 WIB serta shift 2 pukul 10.00-17.30 WIB.Bila nantinya disetujui kerja shift tersebut akan diatur secara terpisah.

"Untuk pegawai ASN dengan SE Menteri PANRB, untuk pegawai BUMN dengan SE Menteri BUMN, untuk pegawai swasta dengan SE Menteri Ketenagakerjaan," kata Tjahjo, Kamis, (11/6/2020).

Politikus PDIP tersebut mengatakan bahwa sebelum kerja shift diterbitkan, akan dilakukan survei dan simulasi terlebih dahulu.

Hal itu untuk memastikan bahwa kebijakan pembagian shift berjalan efektif untuk mengurangi penumpukan penumpang.

Tjhajo mengatakan dari hasil survei tersebut nantinya kemungkinan ada berbagai kebijakan.

Misalnya shift berlaku untuk ASN, BUMN, dan swasta. Atau, Pemberlakuan shift hanya untuk swasta saja, karena pegawai ASN yang naik kereta api sangat sedikit.

Begitu juga mengenai penerapan shift kerja tersebut.

Dari hasil survei nanti, pemberlakuan shift bisa dilakukan Senin sampai Jumat, atau hanya Senin dan Jumat saja.

"Atau kombinasi dari beberapa alternatif di atas, misalnya: shift untuk seluruh jenis pegawai namun hanya untuk hari Senin saja," katanya.

Menurut Tjahjo usulan pembagian shift kerja tersebut diberlakukan untuk daerah zona merah Covid-19 menurut Gugus Tugas.

Untuk diketahui dalam mengukur tingkat penularan virus suatu daerah Gugus Tugas membaginya berdasarkan zonasi.

Terdapat empat zonasi yakni Merah yaitu zona resiko penularan tinggi, Orange yakni zona resiko sedang, Kuning zona resiko rendah, dan Hijau zona tidak terdampak.

"Kami usulkan kebijakan tersebut diberlakukan untuk daerah yang memberlakukan PSBB dan/atau status merah menurut Gugus Tugas," katanya.