Breaking News:

Politikus PKS Netty Prasetiyani Tolak Rencana Pemerintah Ekspor APD

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menolak rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk melakukan ekspor APD

DPR RI
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menolak rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk melakukan ekspor APD dan barang kesehatan lainnya.

Netty beralasan seharusnya pemerintah fokus dan memberi perhatian kepada berita tentang terkonfirmasi positifnya 22 dokter residen yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya.

Pemerintah, kata dia, juga harusnya mengontrol dan memperbaiki standar APD, baik yang berasal dari produk dalam negeri atau pun yang impor.

Baca: Doni Monardo: Karhutla Bisa Tingkatkan Risiko Terpapar Covid-19

"Tenaga kesehatan (nakes) kita masih menjadi korban Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan APD yang kurang memenuhi standar. Kenapa pemerintah malah mewacanakan ekspor?" ujar Netty, dalam keterangannya, Selasa (23/6/2020).

"Nakes terinfeksi dan APD yang kurang standar, seharusnya ini yang jadi fokus pemerintah, bukan malah bicara ekspor. Ini jadi seperti Jaka Sembung naik ojek, ngga nyambung, Jek. Komunikasi semisal ini hanya menimbulkan kegaduhan di ruang publik," imbuhnya.

Dia menegaskan kurva pandemi Covid-19 masih meningkat hingga saat ini. Banyak daerah masih berada dalam zona bahaya, bahkan relaksasi PSBB pun masih dalam masa transisi.

Baca: Menaker Kampanyekan Gerakan Pekerja Sehat Cegah Penyebaran Pandemi Covid-19

"Artinya, kebutuhan dalam negeri akan APD diprediksi masih besar. Seharusnya pemerintah serap dulu APD produksi dalam negeri, pastikan kebutuhan tercukupi, khususnya di wilayah epicenter baru, lalu cabut relaksasi impor kebutuhan APD dan barang kesehatan yang bisa dipenuhi dalam negeri," ungkapnya.

Politikus PKS tersebut menyinggung bahwa saat ini terjadi surplus APD di dalam negeri.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, diperkirakan terjadi surplus produksi sebesar 1,96 miliar unit untuk masker bedah, 377,7 juta unit masker kain, 13,2 juta unit pakaian bedah, dan 356,6 juta unit pakaian pelindung medis hingga Desember 2020.

Menurut Netty, melimpahnya APD saat ini akibat relaksasi keran impor dan produksi dalam negeri yang digenjot akibat Indonesia sempat alami kelangkaan dan mahalnya APD.

Baca: Pemerintah Berupaya Agar Masyarakat Tidak Menderita karena Covid-19

Di sisi lain, bukan hanya industri alat dan bahan kesehatan yang bergerak memproduksi APD tatkala itu, namun juga industri tekstil dan UMKM. Dimana akhirnya isu standarisasi dan sertifikasi APD agak dikesampingkan.

"Kini, saatnya pemerintah melakukan seleksi, standarisasi dan sertifikasi APD. Gunakan yang standar untuk tenaga medis dalam negeri, jangan sampai yang terstandarisasi dan diterima dunia diekspor, di dalam negeri digunakan yang KW-KW. Ini merendahkan nakes kita yang berhadapan langsung dengan pasien," jelasnya.

Kemudian, kaya Netty, pemerintah dapat mencarikan solusi pemasaran dengan melempar APD untuk kebutuhan non medis setelah melakukan seleksi dan sortir sesuai standar.

"Seperti produk masker kain yang bukan standar medis, tapi masih memungkinkan untuk kebutuhan penggunaan masyarakat sehari-hari. Saya yakin ada jalan, yang penting logikanya jangan dibalik. Yang bagus dan standar diekspor, yang KW digunakan untuk nakes dalam negeri. Itu zalim karena sengaja mengorbankan rakyat," katanya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved