Penanganan Covid-19 di Pulau Jawa Jadi Perhatian Serius Mendagri

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penanganan virus corona atau Covid-19 di Pulau Jawa menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat jumlah penduduk di Pulau Jawa merupakan yang terpadat di dunia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada sekiranya 140 juta orang bermukim di Pulau Jawa

Pandemi Covid-19 atau penyakit infeksi lainnya dapat dengan mudah menular jika satu daerah dengan daerah lainnya tidak terjalin komunikasi untuk mencegah penyebaran.

"Pandemik atau penyakit infeksi apalagi yang penularannya melalui sistem pernafasan itu akan sangat mudah sekali dan yang terjadi kalau satu daerah menyelesaikan yang lain belum maka akan terjadi pingpong antara satu daerah dengan daerah yang lain," ujar Mendagri dalam keterangannya, Jumat (26/6/2020).

Baca: Bocah 5 Tahun Selamatkan Kakaknya Melalui Operasi Transplantasi Sel Punca Covid-19 Pertama di Dunia

Menurutnya koordinasi antar wilayah yang kuat dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 sangat penting.

Koordinasi, menjadi salah satu kunci untuk menekan dan menanggulangi penyebaran virus.

Mendagri mencontohkan Ibukota DKIJakarta. Jakarta tidak akan mampu menangani sendirian, karena terdapat kota satelit disekelilingnya seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

"Jabodetabek tidak ada batas alam antara Jakarta dengan kota satelit di sekitarnya. Interaksi dan mobilisasi sosial sangat tinggi sekali," ujarnya.

Baca: Melalui Kemensos, Pemain Bola Profesional Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Kemendagri mengkoordinasikan antara wilayah-wilayah di Jabodetabek serta Menyamakan persepsi dan langkah.

Saat diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan seirama, sehingga PSBB-nya berjalan dengan optimal.

Sama seperti di Surabaya Raya, tidak ada batas alam antara Surabaya dengan Sidoarjo dan Gresik maupun Sidoarjo dengan tetangganya dan sebaliknya.

Mobilitas akan terjadi setiap hari dan masyarakat bekerja bolak balik, sehingga untuk akan menjadi sulit.

"Jadi misalnya Bu Risma sudah bekerja setengah mati untuk mencegah penularan di Surabaya tanpa koordinasi yang bagus dengan kota-kota sekitarnya, dengan kabupaten sekitarnya akan menjadi sulit. Oleh karena itu memang memerlukan untuk Surabaya Raya ini khusus sama seperti di Jakarta," kata Mendagri.

Baca: Pasien Covid-19 Tulis Pesan di Facebook Beberapa Hari Sebelum Meninggal: Jangan Bodoh Seperti Saya

Maka Tito berujar, koordinasi yang kuat antar wilayah menjadi kunci. Sangat penting dilakukan.

"Perlu adanya koordinasi di tingkat Surabaya Raya yang tentu saya lihat kalau di Jakarta itu menyangkut tiga provinsi, DKI Jakarta, Banten dan Jabar. Kalau di sini Surabaya Raya ini menyangkut Surabaya kota, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya. Otomatis otoritas yang mengkoordinasikan adalah dari provinsi sehingga ini terjadi simultan," kata Mendagri.

Dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Jawa Timur, ia mengapresiasi Pemprov Jatim dalam penanganan, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Jatim.

Baik di ditingkat konsep sampai ditingkat tataran implementasi menurutnya cukup bagus.

Bahkan ada beberapa inovasi yang cukup baik, walaupun diakuinya masih terdapat sejumlah hambatan di lapangan.

"Memang ada beberapa hambatan. Hambatan karena keterbatasan, kemampuan sesuai dengan kapasitas kewenagan dan fiskal daerah. Yang kedua masalah koordinasi, yang ketiga masalah eksekusi yang belum maksimal di tingkat bawah, terutama mungkin menyangkut masalah faktor budaya dan juga faktor situasi sosial masyarakat terutama di Surabaya Raya. Terutama dari semenjak merebaknya pandemik," kata Mendagri.