TAG
Mendagri
Berita
Foto (24)
-
Ini Sosok 2 Menteri Jokowi yang Disebut-sebut Pernah Temui Lukas Enembe untuk Sodorkan Calon Wagub
Stefanus Roy Rening menyebut dua menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
-
Dukung SE Mendagri Terkait Mutasi dan Pemberhentian ASN, Ini Kata Anggota Komisi II DPR
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengeluarkan Surat Edaran (SE).
-
Tito Karnavian Jelaskan Surat Edaran Mendagri Soal Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai
Tito Karnavian menjelaskan Surat Edaran (SE) yang mengizinkan penjabat (Pj) baik gubernur maupun wali kota/bupati untuk menjatuhkan sanksi dan mutasi.
-
Anggota Komisi II DPR Dukung SE Mendagri Terkait Mutasi dan Pemberhentian ASN
Guspardi Gaus menjelaskan dalam SE ini Mendagri juga memberikan izin kepada Pj untuk melakukan mutasi antar daerah maupun antar instansi.
-
Mendagri Ingin Banyak Orang Indonesia yang Keluar Negeri, Ini Alasannya
Tito berpesan agar masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Minang khususnya mampu memperkuat dan membangun diaspora di tingkat internasional.
-
Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Anggota DPR: Berbahaya!
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera sebut keputusan Mendagri mengizinkan pj untuk menjatuhkan sanksi dan mutasi pegawai itu bahaya.
-
Forkonas PP DOB: Janji Pembukaan Moratorium Pemekaran Jangan Sekadar Angin Surga
Forkonas PP DOB berharap pembahasan Desartada menjadi pintu masuk pencabutan moratorium pemekaran wilayah di Indonesia.
-
Liz Truzz Terpilih Jadi PM Inggris, Priti Patel Mundur dari Mendagri, Sadar Tidak akan Dipertahankan
Posisi Patel sebagai Menteri Dalam Negeri diperkirakan akan digantikan oleh Jaksa Agung Suella Braverman.
-
Mendagri Ungkap Bakal Ada Enam Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan
Ada 6 nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang diajukan ke Presiden Jokowi untuk gantikan Anies Baswedan yang segera habis masa jabatannya.
-
Mendagri Jelaskan Syarat Agar Provinsi Baru di Papua Bisa Ikut Pemilu 2024
Tito Karnavian menjelaskan syarat agar Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, bisa mengikuti pemilihan umum (pemilu) 2024.
-
Komisi II DPR Gelar Raker Bersama Mendagri Bahas Persiapan Pemilu 2024 di DOB Papua
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan, adanya pemekaran provinsi di Papua memiliki implikasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
-
Mendagri Lantik Kasat Manggala dan Kasat Bina Pelatihan Praja IPDN
Pengangkatan kedua pejabat tersebut tertuang dalam SK Mendagri Nomor 821.2-5103.A tanggal 10 Agustus tahun 2022.
-
Singgung Keterbukaan Informasi, Mendagri Minta ASN Lebih Profesional
Muhammad Tito Karnavian meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengubah budaya kerja ke arah yang lebih profesional.
-
Mendagri Ingatkan APIP Tingkatkan Integritas
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar mampu meningkatkan integritas.
-
Ombudsman Menyemprit Pemerintah soal Dugaan Maladministrasi Penunjukan Pj Kepala Daerah
Ombudsman mengeluarkan tindakan korektif untuk pemerintah terkait temuan dugaan maladministrasi dalam penunjukan Pj Kepala Daerah
-
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dapat Ancaman Pembunuhan dari Kelompok TPNPB
TPNPB seyogyanya menyatakan menolak rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya
-
Kasus Covid-19 Naik Lagi, Tito Karnavian Instruksikan PKK Bantu Percepatan Booster
Mendagri Tito Karnavian meminta Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memberikan atensi terhadap kenaikan kasus Covid-19.
-
Ditunjuk Jadi Penjabat Gubernur Aceh, Mayjen Achmad Marzuki Bukan Prajurit TNI Aktif
Mendagri Tito Karnavian bakal melantik Mayjen Achmad Marzuki sebagai penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Aceh. Marzuki disebut sudah bukan prajurit aktif.
-
Mendagri Tito Akan Lantik Mayjen Achmad Marzuki Jadi Penjabat Gubernur Aceh Sore Ini
Mendagri Tito Karnavian bakal melantik Mayjen Achmad Marzuki sebagai penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Aceh sore ini, Selasa (5/7/2022).
-
RUU Pemekaran Papua Disahkan Jadi Undang-Undang
Pengesahan itu dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/6/2022).
