Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Tantangan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi: Pemerintah Terlanjur Sampaikan #dirumahsaja

ada tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi.

Taufik Ismail/Tribunnews.com
Politikus Golkar yang juga Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Kamis, (14/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan ada tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi. 

Tantangan tersebut berkaitan dengan pesan yang disampaikan pemerintah di awal pandemi Covid-19 yakni masyarakat harus dirumah saja. 

Menurutnya hal itu berpotensi mengurangi partisipasi pemilih dalam kontestasi yang dilaksanakan 9 Desember mendatang tersebut. 

"Tantangannya adalah bahwa diawal pandemi Covid-19 ini kan pemerintah sudah menyampaikan bahwa harus dirumah saja, bahkan ada tagar #dirumahsaja. Dan saya kira masyarakat kita sebagian besar sudah tertanam di kepalanya bahwa lebih bagus di rumah saja," ujar Doli, dalam diskusi online 'Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Peran Partai Politik dan Pilkada Serentak', Sabtu (27/6/2020).

Baca: Wamendes: Semua Kementerian All Out Tanggulangi Pandemi Covid-19 

Doli mengatakan memang pada masa transisi menuju normal baru (new normal) ini pemerintah sudah menyampaikan adanya perubahan mindset kembali. 

Dimana masyarakat diminta membangun kesadaran ternyata jika terus berada di rumah sementara tidak diketahui kapan pandemi ini akan berakhir, maka itu juga akan mengganggu kehidupan masyarakat, terutama masalah ekonomi. 

"Oleh karena itu kita masih punya waktu enam bulan ke depan, untuk bisa menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Ini juga dibutuhkan komitmen dari kita semua," kata dia. 

Politikus Golkar tersebut mengatakan selama ini garda terdepan untuk mensosialisasikan pilkada dipegang oleh penyelenggara pemilu, terutama KPU. 

Namun karena situasi dan kondisi berbeda akibat pandemi Covid-19 ini, Doli mengatakan dibutuhkan komitmen dari seluruh stakeholder, pemerintah, DPR, masyarakat sipil hingga penyelenggara pemilu. 

"Untuk sama-sama memberikan informasi yang tepat kepada publik bahwa pilkada itu penting, juga keselamatan dan kesehatan penting. Karena sama-sama penting, maka sekarang sudah diatur agar selaras, dimana agenda politik bisa berjalan tapi juga keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga," tandasnya. 
 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved