Breaking News:

Virus Corona

Haruskah PSBB Diterapkan Kembali di Tengah Melonjaknya Kasus Positif Covid-19?

Mardani meminta pemerintah harus memetakan wilayah dengan pembagian warna yang jelas. Peta itu juga harus berdasarkan basis data yang shahih.

Tribunnews/Jeprima
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020). Arus kendaraan pribadi di Jakarta pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi memiliki persentase sama dengan kondisi normal, kendaraan bermotor roda dua memiliki porsi sebesar 72,8 persen disusul kendaraan roda empat 26,5 persen dan kendaraan bus atau truk sebanyak 0,7 persen. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lonjakan kasus positif virus corona atau Covid-19 terjadi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Bahkan sempat menyentuh angka lebih dari 2.000 kasus per harinya.

Lantas perlukah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diberlakukan?

Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan PSBB hanya bisa diterapkan untuk kondisi masyarakat yang memiliki kedisiplinan tinggi.

"PSBB bisa diterapkan untuk kondisi masyarakat yang sadar diri dan punya disiplin tinggi," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (12/7/2020).

Menurutnya kondisi saat ini tak ubahnya 'nasi sudah menjadi bubur'. Pasalnya dengan kondisi penyebaran Covid-19 yang sudah hampir menyeluruh di Indonesia harus ada tiga hal yang dilakukan.

Pertama, Mardani meminta pemerintah harus memetakan wilayah dengan pembagian warna yang jelas. Peta itu juga harus berdasarkan basis data yang shahih.

"Dari peta itu bisa diambil kebijakan seperti daerah hijau PSBB bisa diperlonggar, tapi daerah kuning dan merah perlu penguatan PSBB," kata dia.

Baca: Masa PSBB, Karaoke Reff Tetap Beroperasi, Digerebek Oleh Satpol PP

Baca: Wagub DKI Sebut Sanksi Berat bagi Pelanggar PSBB Hanya 20 Persen Cegah Penularan Covid-19

Kedua, pemerintah harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat di semua wilayah tanpa terkecuali dan sanksi sosial bisa diterapkan.

Mardani mengungkap para relawan bisa ikut terjun mengawal dan mengedukasi masyarakat.

"Terakhir, istilah new normal terbukti salah kaprah dan berbahaya, karena menganggap kondisi sudah back to normal. Jadi ayo saatnya semua bergandeng tangan mengawal ketat pelaksanaan protokol Covid-19," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved