Masyarakat Harus Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan Hadapi New Normal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Karakter generasi muda Kalimantan Tengah harus dibangun dengan prinsip Huma Betang, yang artinya adalah semangat gotong royong, toleransi, kejujuran serta menekankan pada hidup komunal.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang dalam diskusi daring (webinar) BEM Universitas Kristen Palangkaraya (UNKRIP) dan Forum Pemuda Kalimantan Tengah (FORPEKA) beberapa waktu lalu.

Ia pun meminta masyarakat untuk selalu mendukung pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan.

Temasuk dalam memulai kerja dan aktivitas ekonomi lainnya.

"Zaman berubah, era digitalisasi datang, tantangan kesehatan karena pandemi dan ancaman pangan juga datang. Kita pun patut berubah dan bersikap dengan mendorong revolusi karakter Huma Betang,” kata Agustin dalam keterangannya, Kamis (16/7/2020).

Baca: Tingkat Positif Covid-19 Naik Tajam Jadi Alasan Anies Perpanjang PSBB Transisi

Menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini, karakter Huma Betang di masa pandemi harus dijalankan dengan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu di Kalimantan tengah.

"Karakter Huma Betang akan menjawab keadaan bangsa saat ini. Termasuk wacana pembangunan lumbung pangan (foof estate), ketimpangan ekonomi, pengelolaan ekologi, hingga kebutuhan akan pemimpin berkualitas di tiap daerah lewat Pilkada maupun pengelolaan dana desa," katanya.

Webinar BEM Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP) dan Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka) mengambil topik “Pencegahan Pandemi Covid-19 dan New Normal: Antara Proteksi Kesehatan Masyarakat dan Pemulihan Ekonomi”.

Pembicara lainnya antara lain Bupati Murung Raya Perdie M Yoseph, Bupati Seruyan Yulhaidir, Rektor Unkrip Benius, Plt Direktur RS PGI Cikini dr Alphinus Kambodji, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis Suroto, dan Pendiri Rumah Milenial Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat.

Baca: Dokter Spesialis dari RSPAD akan Dilibatkan dalam Uji Klinis Anti Covid-19 di Secapa AD

Bupati Kabupaten Seruyan Yulhaidir mengatakan salah satu kebijakan yang dilakukan Pemkab untuk penguatan ekonomi di masa pandemi Covid-19 adalah dengan melarang ASN keluar daerah.

Tujuannya agar perputaran ekonomi terus berjalan di pasar dan warung-warung di setiap daerah.

"Untuk ketahanan pangan, Pemkab Seruyan mendorong perusahaan perkebunan untuk menyiapkan lahan ketahanan pangan yang ditanami singkong, ubi jalar dan sayur-sayuran di sekitaran lahan perusahaan. Pemkab juga mendorong setiap Kepala Desa untuk menyiapkan dan menanam lahan yang kosong di sekitaran desa," jelasnya.

Perdie Midel Yoseph Bupati Murung Raya menyampaikan strategi yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi adalah dengan membuka kembali pasar rakyat.

“Untuk memulihkan ekonomi, kami sudah membuka kembali pasar rakyat. UMKM sudah beraktivitas. Transportasi barang dan jasa juga sudah beraktivitas. Namun semua dengan mematuhi protokol kesehatan,” jelasnya.

Baca: Cegah Penyebaran Covid-19, JK Minta Masjid Umumkan Protokol Kesehatan setiap Shalat Lima Waktu

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Stategis (AKSES) Suroto menyampaikan, Indonesia saat ini dalam situasi bonus demografi.

Maka di tengah pandemi ini, pemerintah harus mendorong pemuda untuk mengembangkan usaha-usaha secara stimulan dan semakin kreatif.

“Daya ungkit sangat penting hari ini, dan daya beli masyarakat harus didorong. Apabila daya beli masyarakat berkurang, maka akan sia-sia stimulan ataupun dana yang akan digelontorkan. Jangan sampai bangsa dan negara ini menghadapi situasi yang semakin sulit dan rumit,” ujar Suroto.

Menurutnya, pandemi ini bisa membuat negara mengalami stagflasi.

Yaitu situasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau negatif, dan ditambah dengan ancaman inflasi.

Maka menurutnya, family economic dan family industri harus segera didorong.

“Belanja pemerintah harus didorong untuk mendukung sektor strategis ini. Kalau hari ini petani belum bisa packaging hasil tani, maka saat ini pemerintah harus memikirkan bagaimana supaya hasil tani yang baru dipetik bisa langsung masuk kaleng atau kemasan,” tegasnya.

Suroto menyampaikan saat ini Indonesia harus mendorong proses partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam sektor ekonomi.

Tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama.

Dia pun membeberkan, fenomena yang terjadi di masa krisis 98 maupun krisis 2008, ternyata hanya menghasilkan konsentrasi kekayaan baru bagi kelompok elit saja.

“Ini berbahaya bagi ekonomi kita. Skema-skema ini harus dihentikan. Karena ancaman yang datang tidak hanya ekonomi dan sosial. Tetapi juga ancaman politik,” katanya.

Dikatakan Suroto, untuk menggerakkan sektor pangan, pemerintah harus melakukan akselerasi dengan reforma agraria. Pasalnya, 74% petani Indonesia saat ini adalah buruh tani karena mereka (petani) tidak lagi memiliki tanah.

Baca: Wamendes PDTT Nilai Kebijakan Larangan Mudik Bantu Cegah Penularan Covid-19 di Desa

“Saya kira, reforma agraria tidak bisa hanya sebatas formalitas lagi. Kalau ada hutan sipil, perlu didorong agar ada peraturan-peraturan daerah yang bisa mendorong ekonomi rakyat dan sektor pangan,” kata Suroto.

Pendiri Rumah Milenial Indonesia, Sahat MP Sinurat dalam kegiatan tersebut mengatakan new normal adalah transformasi perilaku untuk menjalankan aktivitas normal yaitu dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Menurutnya, salah satu kunci utama dalam menjalankan new normal adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan di dalam aktivitas sehari-hari, antara lain di rumah ibadah, pasar, kantor, dan di ruang publik lainya.

Soal lumbung pangan, kata Sahat, hal ini sangat vital di tengah ancaman krisis saat ini.

Sebab tanpa makanan, maka rakyat akan kelaparan dan akan terjadi kerusuhan sosial yang tidak terkendali.

"Program lumbung pangan nasional atau food estate sangat tepat dilakukan saat ini, untuk mengantisipasi kelangkaan pangan di masa pandemi. Namun perlu digarisbawahi, program lumbung pangan ini harus tetap mengutamakan dan memuliakan petani," tegas Sahat.

Sahat menyampaikan ada banyak kelompok petani yang saat ini menghadapi konflik lahan dengan korporasi ataupun negara.

Menurut dia, pemerintah harus juga berusaha menyelesaikan persoalan konflik ini agar para petani dapat mengolah lahan pertanian mereka dengan aman, tanpa mengalami tekanan ataupun kriminalisasi.

"Selain melibatkan investasi dan BUMN, pemerintah juga harus melibatkan kelompok tani sehingga program lumbung pangan ini dapat menghidupi usaha kecil dan pertanian lokal. Dengan ini, program lumbung pangan tidak hanya memberikan keuntungan kepada korporasi besar, tapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat lokal," ujarnya.