Breaking News:

Virus Corona

PKS Kritik Anies Karena Berlakukan Sistem Ganjil Genap di Masa Pandemi

Angka ini berbanding terbalik dari jumlah perusahaan di ibu kota yang mencapai 78.946 perusahaan.

WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
GANJIL GENAP - Petugas polantas bersama dinas perhubungan sedang melakukan sosialisasi aturan pembatasan lalu lintas ganjil-genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (6/8/2020). Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan aturan ganjil- genap di 25 ruas jalan di ibukota yang bertujuan untuk membatasi pergerakan orang dalam rangka menekan angka kasus positif corona di Jakarta yang belum juga mereda. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil genap sejak Senin (3/8/2020).

Keputusan itu dikritik oleh fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta yang notabene adalah pendukungnya.

Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut kurang efektif karena cuma membatasi jumlah kendaraan pribadi hanya pada waktu tertentu.

Baca: Evaluasi 3 Hari Sistem Ganjil Genap, Dishub DKI Klaim Volume Lalin Turun 4 Persen

Mengingat, sistem ganjil genap cuma berlaku pukul 06.00 - 10.00 WIB pada pagi hari, dan sore hari di jam 16.00 - 21.00 WIB.

Pembatasan kendaraan di waktu tertentu itu disebut berdampak pada meningkatnya penumpang transportasi umum.

Padahal transportasi umum di masa pandemi punya potensi penularan Covid-19 lebih tinggi ketimbang kendaraan pribadi.

Baca: Polri Akui Penumpang Transportasi Umum Meningkat Usai Pemberlakuan Ganjil Genap

"Yang dibatasi kan hanya kendaraan pribadi dengan ganjil-genap. Padahal resiko yang tinggi itu ada di kendaraan umum," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).

Anggota Komisi B ini memandang jika ganjil genap diberlakukan demi memaksa perkantoran mematuhi pembatasan kapasitas 50 persen, maka langkah membatasi kendaraan dianggap tidak efektif.

Malah ia khawatir kebijakan itu justru membuat mereka yang sebelumnya aman dengan kendaraan pribadi, jadi berpotensi tinggi tertular Covid-19 karena naik angkutan umum.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved