Virus Corona
Menko PMK Muhadjir Effendy: Dosen dan Guru Masuk Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 Pertama
Muhadjir Effendy mengungkap dosen dan guru bakal masuk kelompok pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkap dosen dan guru bakal masuk kelompok pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.
Dirinya memastikan pemerintah memprioritaskan para pendidik yang menjadi garda terdepan di dunia pendidikan.
"Para dosen dan guru merupakan prioritas untuk penerima vaksin pertama," ucap Muhadjir dalam webinar yang digelar UMY, Senin (28/9/2020).
Muhadjir memperkirakan vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia pada akhir tahun ini.
Baca: Mundur Dari Satgas Covid-19, Akmal Taher: Akan Lebih Bagus, Saya Kerjakan Apa yang Diyakini Saja
Indonesia telah menjalin kerjasama dengan perusahaan farmasi asal China, Sinovac, dalam pengembangan vaksin Covid-19.
Selain vaksin impor, Muhadjir mengatakan Indonesia sedang mengembangkan vaksin di dalam negeri.
"Nanti ketika vaksin kira-kira akhir tahun sudah akan datang kita sudah mengimpor vaksin di samping akan memproduksi vaksin dakam negeri," kata Muhadjir.
Baca: Menko PMK Muhadjir: Indonesia Penduduk Terbanyak ke-4 di Dunia, Tapi Kasus Covid-19 Urutan ke-22
Penduduk yang bakal divaksin pada tahap pertama, menurut Muhadjir, mencapai 147 juta orang.
Muhadjir mengharapkan para mahasiswa membantu proses vaksinasi.
"Itu nanti relawannya juga para mahasiswa. kita harapkan membantu proses vaksinasi karena sekitar 147 juta untuk tahap pertama itu nanti mereka yang akan divaksin," kata Muhadjir.
Baca: Satgas: Covid-19 Nyata Bukan Rekayasa ataupun Konspirasi
Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden mengenai pemberian vaksin Covid-19.
Perpres tersebut akan mengatur peta jalan vaksin atau road map vaksin di Indonesia.
"Pemerintah sudah menyiapkan Perpres. Kemudian road map terkait vaksinasi," kata Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Senin, (28/9/2020).
Dengan adanya Perpres tersebut nantinya akan ada pelacakan pemberian vaksin untuk mengetahui efektivitas vaksin tersebut dalam melawan virus Corona atau SARS-CoV-2.