Harga Vaksin Covid-19 Belum Ditentukan, Satgas Tegaskan Pemerintah Tak Ingin Bebankan Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah mempertimbangkan untuk melindungi seluruh masyarakat saat menjawab pertanyaan soal harga vaksin Covid-19.

Wiku menegaskan, pemerintah tak ingin membebankan masyarakat terkait harga vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang rencananya akan diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero) sebanyak 17 juta per bulan.

"Tentunya pemerintah tidak ingin memberatkan masyarakat," ungkapnya dikutip dari channel YouTube BNPB Indonesia, Selasa (20/10/2020).

Wiku juga menjelaskan soal skema penyebaran vaksin akan dilakukan berdasarkan prioritas mengingat produksi vaksin secara bertahap.

Mekanisme prioritas itu mengacu pada orang yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 seperti dokter, tenaga kesehatan, dan perawat yang setiap hari bersentuhan dengan pasien Covid-19.

"Nanti ada pertimbangan tersendiri apakah diberikan kepada orang yang berisiko tinggi dan juga diberikan ke daerah," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Juga Kerjasama dengan Turki dan Korea Selatan Kembangkan Vaksin Covid-19

Sebelumnya, Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan harga vaksin Covid-19 berada di kisaran Rp 200 ribu.

Harga itu, kata Bambang, masih perkiraan yang kemungkinan bisa di bawah atau lebih tinggi.

"Ini baru kisaran saja, harga bisa di atas atau di bawah nantinya (setelah diperhitungkan secara detail)," kata Bambang.

Bambang menjelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian persiapan sebelum melakukan produksi vaksin setelah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM).

Adapun produksi vaksin Covid-19 tidak bisa mengacu kapasitas maksimal 250 juta dosis, melainkan secara bertahap.

"Sekitar 16 juta dosis sampai 17 juta dosis per bulan yang bisa diproduksi tergantung waktu suplai dari Sinovac," ujar Bambang.

Baca juga: Pendistribusian Vaksin Covid-19 Untuk Masyarakat Akan Terapkan Beberapa Pola

Vaksin Sejalan dengan Ajaran Islam

 Wakil Presiden Ma'aruf Amin memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan pada jutaan masyarakat Indonesia sudah melalui beberapa tahap uji klinis.

Keberadaan vaksin bahkan sejalan dengan ajaran syariat Islam dan hadis-hadis nabi Muhammad SAW.

Hal ini juga katanya menjadi salah satu tujuan yang disyariatkan ajaran Islam, yang disebut maqashid asy-syariah yang memuat 5 hal.

Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga akal.

"Dari 5 ini, dalam kondisi yang normal, menjaga agama itu nomor satu. Nomor dua menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Tapi dalam keadaan yang tidak normal seperti masalah pandemi, menjaga keselamatan jiwa menurut syariat itu nomor satu."

"Karena menjaga jiwa tidak ada alternatifnya, tidak bisa digantikan yang lainnya. Maka harus diutamakan," jelas Ma'aruf dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).

Soal pengadaan vaksin oleh pemerintah, Ma'aruf mengatakan itu sebagai bentuk upaya ikhtiar untuk mencegah terjadinya suatu penyakit.

Program imunisasi sendiri, menurutnya adalah bagian dari upaya pengobatan.

"Berobat itu ada dua macam, ada yang kuratif dan preventif. Kalau kuratif sudah terjadi diobati. Lalu preventif itu sebelum terjadi," lanjut Ma'aruf.

Imunisasi katanya termasuk dalam upaya preventif atau pencegahan.

Ada dalil umum dalam agama Islam yang meminta umat Islam mempersiapkan 5 hal sebelum datang 5 hal.

Ma'aruf menjabarkan, pertama, umat Islam harus bersiap pada masa mudanya sebelum tua. Kedua, persiapkan masa sehat sebelum sakit.

Baca juga: Industri Vaksin Diyakini Jadi Penopang Ekonomi Indonesia dalam Jangka Panjang

Lalu ketiga, persiapkan masa kaya sebelum miskin. Keempat, persiapkan masa luang sebelum sibuk. Dan kelima, persiapkan masa hidup sebelum mati.

"Nah ini kan preventif, ada perintah agama supaya kita menjaga kesehatan. Jadi masa sehat harus kita persiapkan mencegah terjadinya sakit. Jadi itu dalil imunisasi," ucapnya mempertegas.

Saat ini untuk pengadaan vaksin, Pemerintah sudah menerbitkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin.

Tim ini diharapkan melakukan penyiapan, pendayagunaan, peningkatan kapasitas serta kemampuan nasional dalam mengembangkan vaksin.

Baca juga: WHO: 184 Negara Bergabung Dalam Progam Vaksin Covid-19

Sebagai pelaksananya dipimpin Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman bekerja sama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset dan Teknologi. Tugasnya mengembangkan vaksin Merah Putih.

Ma'aruf meminta masyarakat memberi dukungan kepada pemerintah.

Termasuk dukungannya untuk semua tahapan persiapan hingga pelaksanaan vaksinasinya.

Masyarakat juga diharapkan tidak terpengaruh berita-berita bohong yang disebarkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Masyarakat bisa mengikuti informasi-informasi melalui keterangan resmi yang disampaikan pemerintah. Jangan percaya informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya," imbaunya.

Catatan Redaksi:

Bersama-kita lawan virus Corona. Tribunnews.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat Pesan Ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)