Breaking News:

Virus Corona

Presiden Minta Harga Vaksin Mandiri Covid-19 Terjangkau

Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementeriannya agar membandrol harga vaksin Covid-19 yang berbayar atau mandiri dengan harga yang terjangkau

WANG ZHAO / AFP
ILUSTRASI VAKSIN: Vaksin Sinovac Biotech, salah satu dari 11 perusahaan China yang disetujui untuk melakukan uji klinis vaksin virus corona potensial, ditampilkan pada konferensi pers selama tur media di sebuah pabrik di Beijing pada 24 September 2020 . 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementeriannya agar membandrol harga vaksin Covid-19 yang berbayar atau mandiri dengan harga yang terjangkau.

Untuk diketahui pemerintah memutuskan dua jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat, pertama yakni vaksin gratis yang biayanya ditanggung pemerintah dan yang kedua vaksin berbayar atau mandiri yang harus dibeli oleh masyarakat yang mampu.

"Saya minta harganya bisa terjangkau," kata Presiden dalam rapat terbatas pengadaan vaksin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (26/10/2020).

Presiden meminta kementerian yang mengelola vaksin mandiri untuk membuat aturan dan mengkalkulasi dengan cermat biaya yang dibutuhkan untuk vaksinasi sehingga tidak memberatkan masyarakat.

"Disiapkan aturannya dari sekarang, sejak awal," kata Presiden.

Pemerintah Rusia mengklaim menjadi negara pertama di dunia yang mendaftarkan vaksin Corona (Covid-19).
Pemerintah Rusia mengklaim menjadi negara pertama di dunia yang mendaftarkan vaksin Corona (Covid-19). (Hyderus.com)

Sebelumnya dalam rapat terbatas pekan lalu, Presiden mengusulkan agar ada pembagian pengelolaan vaksin antara vaksin gratis dengan vaksin mandiri.

Baca juga: Menristek: Produksi Massal Vaksin Covid-19 Merah Putih Gandeng Pihak Swasta

Presiden usul vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan.

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas, kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (19/10/2020).

Sementara itu vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar menurut Presiden diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut kata Presiden agar penanggungjawab vaksinasi nantinya menjadi jelas.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved