Penanganan Covid
Alasan Menkes Budi Pakai Data KPU daripada Kemenkes untuk Basis Vaksinasi Covid-19
Saat menyiapkan lokasi penyuntikan vaksinasi dan menggunakan data Kemenkes, banyak fasilitas kesehatan yang tidak detail tercatat
Penulis:
Rina Ayu Panca Rini
Editor:
Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, basis data yang digunakan dalam vaksinasi Covid-19 menggunakan data dari KPU.
Selain baru menyelenggarakan kegiatan nasional atau Pilkada, data KPU lebih terpercaya ketimbang data dari Kementerian Kesehatan sendiri.
Hal itu disampaikan Budi dalam kegiatan virtual bertajuk "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang dikutip Tribunnews.com, dalam tayangan YouTube PRMN Suci, Jumat (22/1/2021).
"Saya enggak mau lagi memakai data Kementerian kesehatan. Saya sudah kapok. Saya ambil datanya KPU. KPU manual itu kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Jadi Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat di atas 17 tahun," ungkap mantan wamen BUMN ini.
Budi memiliki alasan, lebih memilih basis data milik KPU.
Pasalnya, saat menyiapkan lokasi penyuntikan vaksinasi dan menggunakan data Kemenkes, banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang tidak detail tercatat.
Baca juga: Tokoh-tokoh Ini Usulkan Jurnalis Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19, Ada Bamsoet
"Saya enggak mau pakai data itu (Kemenkes), secara agregat ini dibilang cukup jumlah puskemas. dan rumah sakit cukup untuk menyuntik.. RS pemerintah saja (cukup) enggak usah melibatkan swasta. Saya kapok, enggak percaya data nasional," kata dia.
Baca juga: BREAKING NEWS Kasus Corona di Indonesia per 22 Januari: Tambah Kasus 13.635 Positif, Total 965.283
"Saya liatin sampai kabupaten/kota ada 512. Itu ada 60 persen enggak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi, begitu di Puncak Jaya (Papua), Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai), karena fasilitasnya enggak ada" sambung Budi.
Untuk itu, ke depannya ia ingin memperbaiki strategi vaksinasi agar dapat mencapai target Presiden Jokowi yang ingin program nasional tersebut rampung dalam satu tahun ke depan.
"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten kota nanti saya perbaiki startegi vaksinasinya," jelas mantan wamen BUMN ini.
*Akan Gandeng RS Swasta Percepat Vaksinasi Covid-19*
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan melibatkan rumah sakit swasta dalam proses vaksinasi Covid-19.
Ia mengatakan, hal itu sebagai upaya untuk mencapai target Presiden Jokowi yang meminta vaksinasi rampung dalam 12 bulan.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi selesai dalam 15 bulan ke depan.